#covid-19

Komisi VIII DPR Usulkan Dana Haji Dipakai untuk Penanganan Covid-19

( kata)
Komisi VIII DPR Usulkan Dana Haji Dipakai untuk Penanganan Covid-19
Ilustrasi. Medcom.id

Jakarta (Lampost.co) -- Realokasi anggaran kementerian dan lembaga dilakukan pemerintah dalam upaya menangani wabah pandemi virus korona (covid-19). Komisi VIII DPR mengusulkan dana haji digunakan untuk penanganan wabah covid-19 jika penyelenggaraan rukun Islam kelima tahun ini ditunda.

"Jadi saya ingin mengajak Pak Menteri mengasumsikan atau membuat semacam skenario apabila ini (haji) ditunda, kira-kira dana untuk keperluan haji ini bisa dialihkan untuk menangani covid-19," kata anggota Komisi VIII DPR Nanang Samodra dalam rapat kerja (raker) Komisi VIII bersama Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi melalui telekonferensi di Jakarta, Rabu, 8 April 2020.

Politikus Partai Demokrat itu menilai penyelenggaraan haji 2020 berpotensi besar ditunda. Sebab, penyebaran virus korona di Tanah Suci belum mereda.

Menag Fachrul Razi akan mengkaji usulan tersebut. Namun, dia berharap dana abadi umat itu tidak perlu sampai dialihkan.

"Mudah-mudahan nanti dana yang diberikan Menteri Keuangan akan cukup sehingga tidak perlu mengalihkan dana itu," kata Fachrul.

Berita terkait: DPR Awasi Penyerapan Anggaran Penanggulangan Korona

Sebelumnya, pemerintah memastikan anggaran fokus untuk penanganan masalah virus korona (covid-19). Penggunaan anggaran akan dimaksimalkan di bidang kesehatan, perlindungan sosial masyarakat, hingga perlindungan bagi dunia usaha dan industri terdampak covid-19.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan pemerintah menghemat anggaran yang dianggap tidak prioritas tahun ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta anggaran yang tidak mendesak pelaksanaannya bisa digeser.

Pemerintah menyiapkan dana Rp405,1 triliun untuk stimulus di berbagai bidang dalam rangka menangani covid-19. Anggaran untuk stimulus ini setara 15,9 persen dari total belanja negara Rp2.540,4 triliun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020.

Jika dirinci anggaran terdiri dari Rp75 triliun untuk bidang kesehatan, Rp110 triliun untuk perlindungan sosial (social safety net), Rp70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat (KUR), serta Rp150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional.

Medcom



Berita Terkait



Komentar