#pungli#p3k#lamteng

Komisi IV Panggil K3S Terkait Dugaan Pungli Calon P3K di Lamteng

( kata)
Komisi IV Panggil K3S Terkait Dugaan Pungli Calon P3K di Lamteng
Komisi IV mengelar hearing dengan pihak K3S yang berlangsung di kantor DPRD Gunungsugih pada Senin, 10 Oktober 2022. (Foto:Lampost/Tedjo Waluyo))


Gunung Sugih (Lampost.co)--Komisi IV DPRD Kabupaten Lampung Tengah memanggil Kelompok Kerja Kepala Sekola(K3S) guna mengklarifikasi dugaan pungli pengangkatan Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (P3K) tahun 2022.

Hal ini terkuat saat Komisi IV mengelar hearing dengan pihak K3S yang berlangsung di kantor DPRD Gunungsugih pada Senin, 10 Oktober 2022.

Hearing Tersebut dipimpin ketua Komisi IV DPRD Lampung Tengah, Mukadam di dampinggi sejumlah anggota komisi dan dihadiri Ketua K3S Lampung Tengah Sariman beserta jajarannya.

Anggota Komisi IV, I Kade Asian Nafiri  mengaku menerima laporan dari  salah satu P3K bahwa ada oknum K3S di lingkungan Dinas Pedidikan Lampung Tengah meminta uang Rp30 juta dengan cara DP Rp15 juta uang  disetorkan pertama dan sisanya sudah diselaikan beberapa hari lalu, uang tersebut untuk proses percepatan pengangkatan .

"Kami menerima laporan oknum K3S Lamteng yang meminta uang sebesar Rp30 juta," kata Kadek.

Rincian uang  yang diminta oleh oknum sangat jelas peruntukanya untuk siapa saja yang terlibat dalam proses percepatan pengakatan P3K.

"Perincian uang yang distorkan sangat jelas, untuk BKD sekian, untuk provinsi sekian, dan untuk pusat juga ada, sehingga ketemulah nilai nominal 30 juta rupiah," ungkap Kadek.

Di hadapan sejumlah  K3S Disdik Lamteng, Mukadam memberikan ultimatum kepada  semua pihak yang terlibat memungut uang tersebut, agar dalam tempo 2 hari segera mengembalikan kepada P3K yang bersangkutan.

Apabilla tidak dilaksanakan, maka DPRD akan merekomendasikan kepada penegak hukum untuk diproses dan ditindak.

"Selaku ketua komisi IV saya memberikan ultimatum kepada oknum maupun semua yang terlibat dalam pungli ini dalam waktu 2 hari harus mengembalikan uang tersebut kepada P3K yang bersangkutan," kata Mukadam.

Pungli ini sudah sangat mengkhawatirkan, karena indikasi uang pungutan sebesar 30 juta rupiah diminta oleh oknum K3S, Diduga diperuntukan untuk pihak pusat, Provinsi, dan BKSDM.

Urgensi penerimaan P3K sesuai prinsip dan aturan yang tertuang dalam Peraturan Mentri PANRB No 20 tahun 2022.

Penerimaan P3K harus dilaksanakan secara objektif, transparan, bersih dari praktek korupsi kolusi dan Nepotisme. Dan tidak dipungut biaya," pungkasnya.

Menanggapi hal tersebut, Sariman, ketua K3S Kabupaten Lampung Tengah, sangat mendukung langkah Komisi IV dalam mengusut tuntas laporan dan temuan pungli yang melibatkan oknum terhadap P3K.

"Sebagai ketua K3S ,saya sangat mendukung langkah yang diambil Komisi IV ,agar mengusut tuntas laporan dan temuan pungli ,bila perlu dilibatkan penegak hukum agar pelaku dapat diproses sampai ke meja hijau," kata Sariman.

"Saya sangat geram mendapat kabar ini, saya mendorong pihak DPRD apabilla jajaran dibawahnya terbukti melakukan pungli ,secepatnya kasus ini dibawa ke pihak penegak hukum," kata dia.

Sri Agustina








Berita Terkait



Komentar