#beritalampung#beritalamsel#mafiatanah

Komisi III DPR Fraksi NasDem Minta Kapolda dan Kejati Lampung Usut Tuntas Mafia Tanah Malangsari

( kata)
Komisi III DPR Fraksi NasDem Minta Kapolda dan Kejati Lampung Usut Tuntas Mafia Tanah Malangsari
Anggota Komisi III DPR RI, Taufik Basari. Lampost.co/Febi Herumanika


Kalianda (Lampost.co): Anggota Komisi III DPR RI, Taufik Basari, meminta secara langsung kepada aparat penegak hukum terutama Polda Lampung dan Kejaksaan Tinggi Lampung untuk mengusut tuntas kasus mafia tanah di Desa Malangsari, Kecamatan Tanjungsari, Lampung Selatan.

"Untuk kasus Malangsari saya apresiasi Polda Lampung dan Polres Lampung Selatan yang bergerak cepat mengusut kasus ini hingga menetapkan beberapa tersangka. Usai saya kunjungan ke sana bersama Kapolres, Kejari, kecamatan, dan warga desa, mereka (aparat) besoknya langsung menghimpun data dan tidak lama ada tersangkanya," kata Taufik Basari, Kamis, 20 Oktober 2022.

Setelah berkas ini lengkap tentunya akan dilimpahkan ke Kejati Lampung, dengan begitu kata Tobas, sapaan akrabnya meminta Kejari untuk mengusut tuntas siapa pun yang terlibat di dalamnya tanpa pandang bulu latar belakangnya.

"Mau dia warga biasa atau aparat penegak hukum pun harus diusut tuntas, karena kita harus bekerja bersama menuntaskan persoalan mafia tanah ini," katanya. 

Baca juga:  KP3 untuk Lebih Aktif dalam Pengawasan Antisipasi Peredaran Pupuk Palsu

Kata Tobas, korban harus mendapatkan keadilan hukum. Jangan sampai korban menjadi korban kedua kalinya. "Jadi dalam kasus ini jangan ada hambatan-hambatan. Saya sudah koordinasikan kasus ini ke berbagai pihak melalui Kapolri saat rapat kemarin. Ke Kejaksaan Agung melalui satgas mafia tanah termasuk juga ke Kementerian ATR BPN. Kami juga di Komisi III sudah melakukan rapat panja soal mafia tanah di Malang Sari ini," katanya.

Ketua DPD Partai Nasdem Lampung Selatan, Wahrul Fauzi Silalahi mengatakan akan mengawal kasus mafia tanah di Desa Malangsari sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan atas dasar secara bersama menuntaskan kasus mafia tanah di Lampung terutama Lampung Selatan. " Mafia tanah ini kan harus dituntaskan secara bersama, kami Partai NasDem komitmen dan sejalan dengan Komisi III Pak Taufik Basari, " kata Wahrul. 

Mantan ketua LBH Bandar Lampung ini meyakini aparat penegak hukum akan bekerja profesional menangani kasus mafia tanah ini, karena merupakan atensi dari pusat. "Pasti profesional mereka karena ini merupakan hal yang harus dituntaskan secara bersama," katanya.

Adi Sunaryo








Berita Terkait



Komentar