#lampung#penambanganpasir#dprd

Komisi II DPRD Lampung Panggil OPD soal Penambangan Pasir

( kata)
Komisi II DPRD Lampung Panggil OPD soal Penambangan Pasir
Ilustrasi. Dok/Lampost.co

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Komisi II DPRD Lampung bakal melakukan dengar pendapat atau hearing dengan beberapa OPD, seperti Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Perizinan, Dinas pertambangan, dan Dinas Lingkungan Hidup. Selain itu berkoordinasi dengan lintas komisi, terkait penyedotan pasir yang dilakukan PT LIP di sekitar Pulau Sebesi dan diduga bakal mengeruk pasir di sekitar Cagar Alam Laut (CAL) Gunung Krakatau.

"Ini jadi perhatian. Kami bakal panggil dinas terkait, masyarakat, adat, Walhi. Apalagi kita lihat foto ada seragam polisi ke luar dari kapal, nanti kami panggil Polda bersama Komisi I. Kok dibekingi aparat mau nyolong pasir," ujar Ketua Komisi II DPRD Lampung Wahrul Fauzi Silalahi, Selasa, 26 November 2019.

Pada hearing yang direncanakan 2 Desember 2019, tak menutup kemungkinan perusahaan pun akan dipanggil. "Pokoknya enggak ada alasan mau nyolong pasir, di mana pun itu mau di GAK, mau bukan (Sebesi), itu ngawur yang bilang boleh," katanya.

Berdasarkan data yang didapat Lampost.co, PT LIP milik Stefan Gunter Tjang, yang beralamatkan di Jalan Muara Karang Raya, Penjaringan Jakarta Utara. IUP untuk mengeruk pasir dikeluarkan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Lampung dengan jangka waktu operasi 5 tahun, sejak 26 Maret 2015 yang ditandatangani Kepala BPM yang saat itu dijabat Budiharto.

Berdasarkan data selanjutnya perusahaan tersebut dapat izin dengan luasan sekitar 100 hektare, dengan titik koordinat yang telah ditentukan. Berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) subzona pertambangan hanyalah minyak bumi dan gas alam, tidak ada sama sekali aturan yang memperbolehkan penambangan pasir laut.

Kemudian Pasal 15 Ayat (2) subzonasi minyak bumi dan gas alam adalah di sekitaran perairan Lampung Timur, dengan kode subzona KPU-TB-MG-1 sampai KPU-TB-MG- 12 (0-12 mil dari bibir pantai). Kawasan Pulau Sebesi dan perairannya serta Canti merupakan subzona wisata bentang alam laut, bukan merupakan zona pertambangan. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 12 Ayat (2), dengan kode subzona KPU-W-BL-1.

Muharram Candra Lugina



Berita Terkait



Komentar