#dprd#tower#telekomunikasi#pajak

Komisi I DPRD Bandar Lampung Gelar Hearing, Tujuh Menara Telekomunikasi akan Ditindak Tegas

( kata)
Komisi I DPRD Bandar Lampung Gelar Hearing, Tujuh Menara Telekomunikasi akan Ditindak Tegas
Google Image

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung mengadakan hearing atau dengar pendapat bersama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkot Bandar Lampung, di ruang rapat komisi setempat, Kamis (3/1/2019).

Dalam hearing tersebut membahas dan menindaklanjuti terkait penyegelan terhadap 15 tower provider base transceiver system (BTS) yang dilakukan DPRD setempat beberapa waktu lalu.

“Tadi sudah disepakati ada tujuh menara telekomunikasi yang dianggap telah dilakukan tahap pertama pada Pasal 22 yaitu teguran lisan dan kami minta selambat-lambatnya Selasa depan teguran tertulis sudah tersampaikan kepada tujuh pemilik menara telekomunikasi tersebut dari Pemkot,” ujarnya.

Sebanyak tujuh menara tersebut terindikasi tidak melakukan pembayaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi sama sekali. “Dalam tujuh hari kalender, sejak disampaikannya surat itu mereka (pemilik) tidak melalukan pembayaran beserta dendanya, maka tahap ketiga dalam Pasal 22 Ayat (2) huruf C itu akan dilakukan penghentian sementara menara telekomunikasi berupa pencabutan listrik yang mengaliri tower,” jelasnya.

Kemudian terkait sisanya yaitu sebanyak delapan menara telekomunikasi yang sebelumnya telah ditandai DPRD dan Pemkot Bandar Lampung, telah berupaya untuk membayar dan melunasi pajak yang ditentukan pemerintah setempat.

“Mereka membayar, tapi ada yang bolong kan beda perlakuannya. Oleh karena itu kami minta Pemerintah Kota Bandar Lampung melakukan penyidikan. Karena di Perda 9 Tahun 2017 ada tahapan penyidikan bagi yang seperti itu, tapi kami minta ini dilakukan sesegera mungkin,” kata Nu’man.

Deta Citrawan*



Berita Terkait



Komentar