#refleksi#kolaborasiwalikota   

Kolaborasi Wali Kota   

( kata)
Kolaborasi Wali Kota   
Iskandar Zulkarnain, Wartawan Lampung Post. (Foto:Dok)


HAMPIR seluruh wali kota dan berwakil sejagat Nusantara ini berkumpul di Bumi Ruwa Jurai, Lampung. Para kepala daerah menghabiskan akhir pekannya: 27—29 Mei 2022 di Kota Seribu Tapis, dengan menggelar acara syukuran HUT ke-22 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi).


Pertemuan kali ini bertajuk Kebangkitan Ekonomi Melalui Kolaborasi Multipihak. Terbilang keren, karena Kota Bandar Lampung baru pertama kali menggelar pertemuan tingkat nasional pascapandemi Covid-19. Sejumlah pejabat negara memberikan penguatan dalam pertemuan bergengsi itu.

Sebanyak 98 wali kota bergabung dalam Apeksi,  setiap pertemuan selalu membahas persoalan perkotaan, mulai dari sinergi pembangunan hingga penerapan pelayanan publik berbasis digital. Tata kelola kota kian cerdas, warga mulai melek digital. Makanya ekonomi dan jasa akan berdampak pada perbaikan taraf hidup masyarakat perkotaan.

Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana bersama Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto sekaligus ketua Dewan Pengurus Apeksi akan menghadirkan pejabat negara, antara lain Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo. Pentingnya Tjahjo hadir dalam acara ini untuk  melakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung pelayanan terpadu, serta membuka pameran UMKM.

Bahkan menjelang perhelatan, Wali Kota Eva bersilaturahmi kepada Mendagri Tito Karnavian, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menegah (UMK) Teten Masduki, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno. Hasilnya? Pembantu presiden itu mengutus deputi untuk urusan UKM, urusan pengembangan destinasi, urusan teknologi dan informasi, serta deputi urusan keuangan daerah agar program kota berjalan mulus.

Menelisik pejabat negara yang datang ke pertemuan Apeksi ini, tergambar betapa luhurnya cita-cita para wali kota ingin membumikan kota di negeri ini agar usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis digital murni. Manfaatnya? Memulihkan ekonomi pasca-Covid-19. Berbagai upaya yang dilakukan untuk mendorong pelaku usaha terjun ke ekosistem digital.

Gagasan, ide dari pertemuan pemimpin kota itu ditunggu warga. Berbagai program dilakukan bagi pelaku UMKM dan destinasi wisata. Antara lain, pelatihan talenta digital yang menciptakan produk ekonomi  kreatif. Ini mampu menyerap 97% tenaga kerja dengan kontribusi ekonomi kreatif terhadap ekspor mencapai 15,06 miliar dolar AS. Luar biasa!
Menurut laporan Google, Bain & Company, nilai ekonomi digital Indonesia melonjak 49% secara year on year (yoy) menjadi 70 miliar dolar AS pada 2021 dan akan menjadi 146 miliar dolar AS pada 2025. Dalam catatan perusahaan digital itu, saat ini terdapat lebih 8,2 juta usaha kreatif di Indonesia didominasi usaha kuliner, fesyen, dan kriya. Hebat!

Suka tidak suka, mau tidak mau bahwa pertumbuhan ekonomi itu karena ada pengaruh pesat teknologi digital. Ini juga memacu sektor film, animasi, desain komunikasi visual, serta video. Jadi, konsep kota cerdas atau smart city yang terintegrasi ke teknologi informasi dan komunikasi di depan mata, bahkan warga perkotaan sudah bergelut dengan kehidupan digital.

Pusat Inovasi Kota dan Komunitas Cerdas milik Institut Teknologi Bandung (ITB) melakukan riset smart city di negeri ini. Hasilnya? Kata Ketua Pusat Inovasi Kota dan Komunitas Cerdas ITB, Profesor Suhono Harso Supangkat, awal tahun ini, mengungkapkan belum ada kota yang disebut sebagai kota ekonomi cerdas. Semuanya masih berproses.

***

Itu artinya 98 kota di Indonesia masih mencari sesuatu untuk mewujudkan kota ekonomi cerdas. Guru besar ITB beralasan, untuk mewujudkan kota berekonomi cerdas dengan cepat, antara lain memudahkan investasi bisnis,  dan juga memfasilitasi UMKM agar bisa terus berkembang dan bertahan.

Para wali kota sangat perlu memberikan dukungan penuh bagi pelaku UKM untuk berinovasi. Terlebih jajaran pejabat pemerintah kota juga berinovasi agar tidak tertinggal dalam melayani UMKM. Semua terintegrasi teknologi dan kesiapan kemampuan sumber dayanya.

Pelaku UMKM banyak menempati  pasar tradisional atau pasar rakyat. Mereka jarang sekali menempati pasar modern karena dihadang modal besar. Saatnya ditata dan dibantu agar sejajar dengan pedagang ritel. Data Badan Pusat Statistik (BPS) terungkap pada 2018 di Indonesia ada 14 ribu pasar tradisional dengan pedagangnya mencapai 12,6 juta orang.

Pertemuan wali kota di Bandar Lampung pekan ini membuat ide dan gagasan dalam memajukan pasar tradisional yang ditempati jutaan UMKM. Mereka harus berinovasi dari pola konvensional menjadi pola modern yang mengacu pada teknologi berbasis internet of things. Ini untuk mendukung eksistensi pasar rakyat juga upaya memajukan perekonomian daerah.

Saatnya wali kota berbagi pengetahuan dengan kemajuan pasar UMKM berbasis digital! Seperti aplikasi daring Sangkek di Pasar Sangkek, Kota Jambi, Program Pasar Digital di Jawa Barat. Ada lagi aplikasi Tumbasin.id yang dikembangkan sebagai salah satu aplikasi belanja daring di pasar di Semarang. Hebatnya, retribusi pasar dibayar secara daring melalui aplikasi Si Pariem singkatan dari sistem pembayaran retribusi dengan e-money.

Lalu Pemkot Yogyakarta juga memiliki platform daring untuk proses jual-beli E-dodolan (alamat: https://dodolan.jogjakota.go.id/index.php) bagi para  pedagang UMKM yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.
Semuanya bergerak menuju kota berbasis digital! Proses modernisasi ini–pasti memiliki tantangan karena tidak semua konsumen akrab teknologi digital walaupun di tangan konsumen sudah menggenggam telepon pintar.
Anak bangsa bergerak cepat menguatkan literasi digital di semua lini kehidupan—berkolaborasi bersama pemerintah, lembaga pendidikan, juga platform media serta perusahaan berbasis teknologi untuk membangun ekosistem digital yang tangguh.

Apalagi Kementerian Kominfo dalam Peta Jalan Indonesia Digital 2021-2024 sudah menetapkan empat pilar literasi digital yang dibangun, yakni cakap bermedia digital, budaya bermedia digital, dan etis bermedia digital, serta keamanan digital. Kalau sudah begini, pelaku UKM menunggu apa lagi?
Jika UMKM sudah dirawat dan terjaga hidupnya, pemimpin kota di negeri juga mengembangkan destinasi wisata. Nusantara ini sangat kaya yang menyimpan tempat bersejarah. Tiga kota seperti Medan, Denpasar, dan Malang menggiatkan pembenahan kawasan heritage.

Medan, misalnya, memiliki kawasan heritage cukup banyak. Salah satunya untuk memancing pertumbuhan ekonomi di Kesawan. Kota Malang dengan Kayutangan. Di Bali tepatnya di Jalan Gajah Mada, Denpasar. Warga Bandar Lampung dan Metro perlu belajar. Pertemuan wali kota ini mendengarkan bagaimana gagasan Malang, Solok, dan Mojokerto yang mengelola kotanya lebih apik, cerdas, kota wisata, serta kota berbasis UMKM digital. ***

Sri Agustina








Berita Terkait



Komentar