#bp2mi#pekerjamigran

Kolaborasi Pemerintah dan BP2MI Bisa Perkuat Perlindungan Pekerja Migran

( kata)
Kolaborasi Pemerintah dan BP2MI Bisa Perkuat Perlindungan Pekerja Migran
Bupati Lampung Timur, M. Dawam Rahardjo, saat sosialisasi UU No 18 Tahun 2017 di Balai Pertemuan Umum (BPU) Kantor Kecamatan Sekampung, Rabu, 24 Maret 2021. Dok Humas


Sukadana (Lampost.co) -- Pemerintah bersama Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) harus terus berkolaborasi dalam rangka melindungi pekerja migran Indonesia.

Hal itu disampaikan Bupati Lampung Timur, M. Dawam Rahardjo, saat sosialisasi UU No 18 Tahun 2017 di Balai Pertemuan Umum (BPU) Kantor Kecamatan Sekampung, Rabu, 24 Maret 2021.

Dia menjelaskan, persoalan penempatan pekerja migran masih menjadi isu strategis yang perlu penanganan khusus.

Masalah mendasarnya ada pada informasi terhadap deskripsi pekerjaan yang tersedia sangat minim dan prosedur penempatan yang masih menyulitkan dan memberatkan calon pekerja.

“Lalu biaya penempatan yang besar sehingga memberatkan dan hasil remiten (uang pengiriman dari pekerja migran) belum dimanfaatkan secara produktif,” kata Dawam.

Untuk mengatasi hal tersebut, lanjutnya, spirit memuliakan pekerja migran sepatutnya bisa diberlakukan. "Artinya, aparatur negara harus selalu memberikan perlindungan menyeluruh kepada pekerja," ujarnya.

Untuk merealisasikannya, pemerintah dan BP2MI harus berkolaborasi dengan organisasi masyarakat. “Itu bisa dicontoh dari Desa Sumbergede, Kecamatan Sekampung, yang menjadi desa pertama di Lampung yang memiliki peraturan desa (Perdes) tentang perlindungan pekerja migran Indonesia,” kata dia.

Effran Kurniawan







Berita Terkait



Komentar