#beritalampung#beritabandarlampung#ekbis#inflasi

Kolaborasi Masif untuk Pengendalian Inflasi dan Cegah Dampaknya

( kata)
Kolaborasi Masif untuk Pengendalian Inflasi dan Cegah Dampaknya
Rapat koordinasi Pemerintah Provinsi Lampung dengan stakeholder terkait dalam rangka pengendalian inflasi. Lampost.co/Atika Oktaria


Bandar Lampung (Lampost.co): Pemerintah Provinsi Lampung terus melakukan koordinasi dan kolaborasi antar unit pemerintahan beserta stakeholder terkait menjadi prasyarat bagi implementasi strategis pengendalian inflasi, menyusul penetapan pemerintah terkait penaikan harga BBM pada beberapa waktu lalu.

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengatakan pihaknya kembali menyampaikan arahan pemerintah pusat terkait penggunaan anggaran, serta meminta dukungan BPKP, Kejaksaan, dan Kepolisian dalam melakukan pendampingan dan pengawasan.

"Adapun beberapa langkah-langkah yang akan dilakukan pemerintah dalam pengendalian inflasi diantaranya dengan pemberian bantuan sosial (Bansos) tambahan dari APBN melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dikoordinasi oleh Kementerian Sosial dan disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Kemudian bantuan subsidi upah (BSU) yang dikoordinatori oleh Kementerian Ketenagakerjaan," kata Gubernur Arinal, Selasa, 6 September 2022.

Baca juga: 700.896 Warga Lampung akan Terima BLT-BBM

Pemerintah pusat juga meminta pemerintah daerah untuk melakukan refocusing dana 2% dari Dana Transfer Umum (DTU) dan menyiapkan sebanyak pada bulan Oktober - Desember 2022 dan Dana Bagi Hasil (DBH) triwulan IV 2022. "Nilai ini tidak termasuk belanja wajib 25% dari DTU yang telah dianggarkan pada APBD Tahun 2022," kata dia.

Kemudian, refocusing dan dana reguler APBD diarahkan pada skema-skema untuk mempertebal bantalan Jaring Pengaman Sosial (JPS) guna mendukung subsidi bagi UMKM, subsidi transportasi bagi angkutan umum, ojek hingga nelayan, serta penciptaan lapangan kerja melalui kegiatan padat karya yang melibatkan masyarakat. 

"Juga pemanfaatan Dana Desa maksimal 30% digunakan untuk Bansos bagi masyarakat yang terdampak inflasi. Bupati/wali kota diimbau agar segera mengeluarkan SK yang menjadi dasar bagi kepala desa melaksanakan program yang diarahkan Kemendes dengan dukungan pendampingan dari pengawas dan penegak hukum agar tepat sasaran dan taat aturan," papar dia. 

Kemudian ia juga menegaskan kembali agar pemerintah daerah melaksanakan strategi 4K (ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif) sebagai upaya dalam pengendalian inflasi.

Adi Sunaryo








Berita Terkait



Komentar