#hutan

Kolaborasi dan Sinergiritas Dibutuhkan untuk Kelola Hutan di Lampung

( kata)
Kolaborasi dan Sinergiritas Dibutuhkan untuk Kelola Hutan di Lampung
Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi memberikan arahan dalam Talk Show Peran Hutan Konservasi untuk Pembangunan di Hotel Sheraton Bandar Lampung, Rabu, 27 Januari 2021. Lampost.co/Triyadi Isworo


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Perlu kolaborasi dan sinergiritas bersama untuk mengelola serta menjaga hutan agar tetap lestari dan terlindungi. Saat ini di Provinsi Lampung memiliki luas hutan sebesar 1.004.735 hektare (Ha) atau sekitar 28,45% luas wilayah provinsi yang ada.

Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi mengatakan bahwa hutan merupakan aset yang perlu dijaga. Oleh sebab itu perlu tanggungjawab bersama-sama untuk saling menjaga kelestariannya. Peran pemerintah, swasta dan masyarakat secara berkelanjutan perlu dijaga, sehingga keanekaragaman hayati yang ada dihutan tetap lestari. Potensi hutan juga bisa dikelola dengan baik menjadi ekowisata atau wisata berbasis hutan untuk melihat keanekaragaman flora dan faunanya.

"Hutan harus dijaga kelestariannya. Kerja sama-sama saling berkolaborasi, bersinergi dan koordinasi antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk menjaga hutan. Kawasan konservasi harus dijaga dan dikelola jangan sampai rusak," kata Arinal saat Talk Show Peran Hutan Konservasi untuk Pembangunan di Hotel Sheraton Bandar Lampung, Rabu, 27 Januari 2021

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Yanyan Ruchyansyah mengatakan Kawasan Hutan Negara di Provinsi Lampung berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 256/KPTS-II/2020 yakni dengan luas 1.004.735 Ha atau sekitar 28,45% luas wilayah Provinsi Lampung. Sementara dilihat dari fungsi hutan di Lampung terdiri dari hutan konservasi dengan luas 462.030 Ha, hutan lindung 317.615 Ha dan hutan produksi 225.090 Ha. Untuk kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung sebesar 564.954 Ha dan kewenangan pusat sebesar 439.798 Ha yakni khusus hutan konservasi.

Permasalahan utama yang terjadi pada hutan di Lampung yakni adanya peningkatan penduduk yang menyebabkan peningkatan kebutuhan lahan untuk pemukiman dan lahan usaha yang mengakibatkan pembangunan pemukiman dan pengelolaan lahan garapan secara illegal di dalam kawasan hutan negara (Perambahan Hutan dan Konflik Tenurial)

Kemudian isu-isu pokok yang selalu menjadi sorotan terkait kehutanan diantaranya Tindak Pidana Illeggal Logging, Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Lahan, Pemberdayaan Masyarakat Melalui Perhutanan Sosial, Pemanfaatan Potensi Kayu Rakyat/Hutan Rakyat, Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Wisata Alam, Konflik Tenurial Kawasan Hutan, Pengelolaan HTI Belum Maksimal dan Konflik Satwa Liar.

Pihaknya juga terus meningkatkan nilai ekonomi hutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan. Kemudian meningkatkan kreativitas dalam pemanfaatan produk hasil hutan dan jasa lingkungan hutan. Lalu edukasi dan literasi produk produk kehutanan, terutama HHBK kepada masyarakat umum. Semua dilakukan secara kolaborasi bersama para pihak yang peduli terhadap lingkungan dan kehutanan. Dengan demikian diharapkan, kehutanan bisa bergeser menjadi sektor produktif, prorakyat dan bemanfaat secara ekologis.

"Perlu peran para pihak dalam melakukan fasilitasi agar hutan tetap lestari," katanya. 

 

Sobih AW Adnan







Berita Terkait



Komentar