#KKB#teroris

KKB Dicap Teroris, Gubernur Papua: Stigmatisasi Negatif

( kata)
KKB Dicap Teroris, Gubernur Papua: Stigmatisasi Negatif
Gubernur Papua, Lukas Enembe. Medcom.id/Ahmad Mustaqim


Jakarta (Lampost.co) -- Gubernur Papua Lukas Enembe meminta pemerintah pusat berpikir ulang dalam memberikan label teroris kepada kelompok kriminal bersenjata (KKB) di wilayahnya. Langkah tersebut akan memberikan dampak psikososial bagi warga Papua.

“Kami berpendapat bahwa pengkajian tersebut harus bersifat komprehensif dengan memperhatikan dampak sosial, dampak ekonomi, dan dampak hukum terhadap warga Papua secara umum. Hal ini akan memunculkan stigmatisasi negatif yang baru bagi warga Papua yang berada di perantauan,” kata Lukas dalam keterangan tertulis, Kamis, 29 April 2021.

Lukas menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua meyakini masyarakat Papua akan selalu setia kepada NKRI. Namun, pihaknya menginginkan pendekatan keamanan (security approach) di Papua dilakukan lebih humanis dan mengedepankan pertukaran kata dan gagasan.

“Bukan melalui pertukaran peluru,” jelasnya.

Pria kelahiran Kembu, Tolikara, itu sepakat sepakat segala tindakan KKB sangat meresahkan, melanggar hukum, serta mencederai prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia (HAM). Namun, Pemprov Papua mendorong agar TNI dan Polri terlebih dahulu melakukan pemetaan kekuatan KKB yang melingkupi persebaran wilayahnya, jumlah orang, dan ciri-ciri khusus yang menggambarkan tubuh organisasi tersebut.

“Hal ini sangat dibutuhkan, sebab Pemerintah Provinsi Papua tidak menginginkan adanya peristiwa salah tembak dan salah tangkap yang menyasar penduduk sipil Papua,” jelasnya.

Menurut Lukas, terorisme merupakan konsep yang selalu diperdebatkan dalam ruang lingkup hukum dan politik. Sehingga,  dia meminta penetapan KKB sebagai kelompok teroris ditinjau dengan saksama dan memastikan objektivitas negara dalam pemberian status tersebut.

“Pemerintah Provinsi Papua juga berpendapat bahwa pemerintah pusat sebaiknya melakukan komunikasi dan konsultasi bersama Dewan Keamanan PBB terkait pemberian status teroris terhadap KKB,” ujarnya.

Winarko







Berita Terkait



Komentar