#pansuscovid-19#dprdlamteng#beritalamteng

Kisruh Pansus Covid-19, Ketua DPRD Lamteng akan Dilaporkan ke BK

( kata)
Kisruh Pansus Covid-19, Ketua DPRD Lamteng akan Dilaporkan ke BK
Rapat paripurna DPRD Lamteng, Rabu, 17 Juni 2020. Lampost.co/Wahyu Pamungkas

Gunungsugih (Lampost.co): Diduga melanggar aturan dalam tata tertib DPRD, Ketua DPRD Lamteng bakal dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK). Dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan munculnya wacana pembentukan Pansus Covid-19.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Muhammad Ghofur pada rapat paripurna DPRD Lamteng, Rabu, 17 Juni 2020, mengatakan Ketua DPRD Lamteng Sumarsono diduga melanggar Pasal 28. Dia berencana melaporkan Ketua DPRD Lamteng atas dugaan pelanggaran tata tertib.

Menurut Ghofur, adanya surat resmi kepada fraksi-fraksi untuk mengusulkan nama anggota yang akan duduk di Pansus Covid-19 merupakan kesalahan serius. Sebab kesepakatan pembentukan Pansus Covid-19 seharusnya dilakukan dalam rapat paripurna, baru setelah itu pimpinan dewan bisa meminta fraksi mengusulkan nama. 

Usai rapat paripurna, Ghofur menjelaskan bahwa rapat Banmus menyepakati akan dibentuknya Pansus Covid-19. Seharusnya hasil rapat Banmus itu disampaikan dalam rapat paripurna agar anggota dewan bisa bersama-sama memutuskan apakah akan dibentuk Pansus Covid-19 atau tidak. 

"Sesuai tatib, pansus dibentuk dalam rapat paripurna. Tetapi Ketua Dewan tidak menyampaikan hasil rapat Banmus. Maka itu menjadi kesalahan pertama," kata Ghofur.

Kedua, lanjut Ghofur, sebelum ada keputusan apakah mau membentuk Pansus Covid-19 atau tidak melalui mekanisne paripurna, Ketua Dewan sudah mengirim surat resmi ke fraksi-fraksi untuk mengusulkan nama anggota yang akan duduk di Pansus Covid-19. 

"Ini fatal. Ini kesalahan serius, karena seharusnya Ketua Dewan paham aturan agar bisa menjaga marwah dewan," kata Ghofur.

Untuk sementara Ghofur mengaku akan menyusun laporan ke BK agar runut. Selain itu, meskipun awalnya niat melaporkan ketua ke BK berasal dari dirinya pribadi, tetapi sejumlah fraksi seperti Golkar, Nasdem, dan Demokrat juga sepakat.  "Yang lain-lain saya pikir sama. Tetapi mau melapor atau tidak terserah mereka," kata Ghofur.

Sumarsono mengaku tidak merasa melanggar aturan. Surat kepada fraksi-fraksi untuk usulkan nama yang akan duduk di Pansus Covid-19 dibuat berdasarkan rapat Banmus. Pada rapat Banmus yang digelar 4 Juni 2020, Sumarsono menyerahkan kepada tiga wakil ketua karena ia menerima tamu dari DPRD kabupaten lain.

"Itu surat dasarnya rapat Banmus. Jadi kalau mau membatalkan harus lewat Banmus juga. Karena tidak bisa satu orang menggagalkan hasil rapat Banmus. Kita ini kolektif kolegial," kata Sumarsono.

Adi Sunaryo



Berita Terkait



Komentar