#lampung#ki#danakelurahan

KI Sorot Keterbukaan Informasi DK di Bandar Lampung

( kata)
KI Sorot Keterbukaan Informasi DK di Bandar Lampung
Ilustrasi. Dok/Lampost.co

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Penyelenggaraan penggunaan dana kelurahan (DK) yang terjadi di Bandar Lampung mendapat sorotan dari Komisi Informasi (KI) Lampung. Dalam ketentuan, seluruh dana digunakan baik untuk pembangunan maupun kesejahteraan masyarakat perlu adanya informasi tentang penggunaan dana itu secara umum.

Ketua KI Lampung Dery Hendryan mengungkapkan secara prinsipnya penyelenggaraan pemerintahan baik itu lembaga, badan, desa ataupun kelurahan dapat terbuka dalam segala fungsi dan kegunaan anggaran. Selain itu, media untuk menyampaikan hal itu baik melalui digital, media sosial, banner atau papan informasi.

“Prinsip open government itu bagaimana penyelenggaraan pemerintahan baik orang, lembaga, maupun badan dapat terbuka. Media untuk keterbukaan banyak cara, bisa melalui cara digital, website, medsos atau manual, seperti banner dan papan informasi. Namun, yang penting ada kesadaran. Kalau kita terbuka insya Allah kinerja akan baik,” ujarnya.

Menurut dia, suatu pemerintahan dapat dikatakan baik jika dapat menyampaikan keterbukaan informasi secara umum. Denagn demikian, masyarakat pun turut mengetahui apa dan bagaimana pemerintah mengelola suatu kegiatan dan memiliki nilai pertanggungjawaban atas anggaran yang ada.

“Membangun pemerintahan yang sehat itu adalah yang terbuka, efektif, dan efisien membelanjakan sesuai rencana mengelola. Kemudian sesuai aturan dan akuntabel bisa dipertanggungjawabkan baik proses maupun hasilnya,” ujarnya.

Dia menjelaskan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah diundangkan pada 30 April 2008 dan berlaku efektif 30 April 2010. Lahirnya undang-undang tersebut merupakan prestasi bangsa dalam rangka mewujudkan demokrasi bangsa. Sebab, salah satu ciri kehidupan demokrasi adalah keterbukaan.

Menanggapi hal itu, Lurah Panjang Utara Supriyadi mengatakan pihaknya merespon dengan baik apa yang menjadi arahan dan amanat dari Komisi Informasi tentang perlunya keterbukaan informasi publik. Hal itu agar apa yang sedang dilakukan pemerintah benar-benar diketahui masyarakat secara luas.

“Ya kami menyambut baik dan merespons baik dan memang harusnya terbuka kepada masyarakat. Sejak awal pun kami sudah melakukan itu. Penggunaan dana kelurahan kami sampaikan langsung kepada warga lewat papan informasi kalau akan dibangun menggunakan dana bantuan pusat,” ujarnya saat dihubungi, Minggu, 1 Desemer 2019.

Muharram Candra Lugina



Berita Terkait



Komentar