#radikalisme

Khilafatul Muslimin Tak Terdaftar di Kemendagri dan Kemenkumham

( kata)
Khilafatul Muslimin Tak Terdaftar di Kemendagri dan Kemenkumham
Kantor pusat Khilafatul Muslimin di Bandar Lampung. Lampost.co/Putri


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Lampung, M Firsada menegaskan Khilafatul Muslimin tidak terdaftar sebagai organisasi masyarakat (ormas) yang resmi dan diakui oleh Kemendagri maupun Kemenkumham.


"Tidak ada laporan jika ormas tersebut mendaftarkan diri di Kemendagri maupun Kemenkumham, jadi dia kategorinya hanya perkumpulan yang bergabung dalam suatu kelompok dan bukan organisasi masyarakat bidang keagaaman maupun kemasyarakatan," kata M Firsada, Selasa, 7 Juni 2022.

Baca juga: Pimpinan Khilafatul Muslimin Ditangkap

Menurutnya, terbentuknya suatu organisasi harus berdasarkan UU keormasan yang telah tertuang resmi, dan memang tidak ada keharusan untuk daftar karena ada kebebasan untuk tidak mendaftarkan diri. Namun akan diperhitungkan kelegalitasannya. 

"Tapi seharusnya dicatat oleh pemerintah setempat mulai dari camat tingkat terendah untuk melakukan pendataan mana organisasi yang tidak mendaftarkan harus dicatat keberadaan," ujar dia. 

Ditambah, untuk Khilafatul Muslimin sendiri sudah lama diwarning dan terus dilakukan pemantauan baik aktifitas dan gerakan yang dijalankan. "Dari patauan kami ada dua indikator kegiatan yang menyimpang pertama tidak sesuai dengan pancasila dan kedua mereka lakukan siar bukan berazaskan NKRI namun secara khilafah," ujarnya. 

Adapun untuk langkah yang dilakukan oleh Khilafatul Muslimin ini degan menyebarkan ajaran melalui media sosial, melaksanakan pengajian dan laukan konvoi kendaraan. "Di Lampung sendiri karena menjadi markasnya sudah tergabung hingga dua ribu anggota," ujarnya. 

Namun ia memastikan jika Ormas ini belum menyebar luas ke 15 kabupaten/ kota. "Beberapa anggotanya yang ada di Bandar Lampung, Lampung Selatan dan Lampung Timur jadi belum menyeluruh. Tapi untuk jumlah anggota seluruh Indonesia mencapai 3 ribuan," jelas dia. 

Ia mengatakan, jika pemimpin Khilafatul muslimin sebenarnya sudah pernah ditahan di Polda Lampung pada Desember 2021 dalam laporan melakukan siar dengan konvoi dan itu melanggar protokol kesehatan.

"Jauh sebelum adanya penangkapan kami sudah mengimbau ormas tersebut agar mendaftarkan secara resmi dan tetap berideologi pancasila serta menganut sistem pemerintahan NKRI," ujar dia. 

Namun faktanya Khilafatul Muslimin tak merespon positif terkait imbauan tersebut, sehingga Pemprov Lampung melakukan laporan ke Kemendagri tahun 2020 dan ke Menko Polhukam terkait penyimpangan ajaran. 

Setelah adanya penangkapan tersebut, pihaknya memberikan imbauan untuk anggota yang telah tergabung dapat bersinergi dengan pemerintah dan kabupaten hingga kecamatan. 

"Kami mengimbau bahwa dari indikator ormas Khilafatul Muslimin salah dan bagaimana pun juga harus berideologi pancasila tidak bisa khilafah," ujarnya. 

Adapun untuk anggota yang telah terdaftar ini rata-rata wawasannya kurang luas sehingga terpengaruh. "Ini nanti kita turun terus melalui bhabinkamtibmas, babinsa dan lainnya agar sosialisasi semakin dieratkan lagi. Harapannya jangan sampai masyarakat tercuci otaknya untuk tergabung dalam ormas yang tidak sesuai NKRI dan Pancasila," tutup dia.

Winarko








Berita Terkait



Komentar