#BPN#BANDARLAMPUNG#BERITATUBABA

Keturunan Bandardewa Nilai Surat Jawaban BPN hanya Sebatas Formalitas

( kata)
Keturunan Bandardewa Nilai Surat Jawaban BPN hanya Sebatas Formalitas
Lokasi PT HIM. (Foto : Lampost.co/Ahmad Sobirin)


Bandar Lampung (Lampost.co) -- 5 Keturunan Bandardewa, Kabupaten Tulangbawang Barat menyayangkan surat jawaban dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lampung yang diterima pada Jumat, 4 Juni 2021, dengan nomor surat HP.02.02/1098-18/V/2021.


Juru bicara 5 keluarga keturunan Bandardewa, Achmad Sobrie, menilai jawaban atas surat pengaduan yang diberikan pada 15 April 2021 hanya sebatas formalitas. Pada poin pertama dalam surat BPN ini menyuguhkan Permen Agraria dan Tata Ruang nomor 7 tahun 2017 tentang keberatan penetapan keputusan HGU. 

"Sedangkan keberatan kami sekeluarga besar ahli waris keturunan penyimbang Tubaba sudah diberikan jauh sebelum itu. Bahkan, sebelum lokasi ini ditetapkan sebagai HGU sejak tahun 1983," katanya.

Kemudian, pada poin kedua dan ketiga Kanwil BPN Lampung menyatakan jika masalah ini berada di luar kapasitas dan kewenangannya karena ditetapkan oleh pusat. Sobrie mengatakan bahwa pihaknya sudah mengetahui jika penetapannya dilakukan pusat dan BPN Lampung tidak bisa mencabutnya.

"Akan tetapi, setidaknya pengaduan kami ini disampaikan ke pusat untuk mendapatkan petunjuk selanjutnya. Bukankah BPN lembaga negara, tentu ada aturan soal banding yang kami lakukan," ujar dia.

Sobrie melanjutkan, PT Huma Indah Mekar (HIM) sampai saat ini tidak menyelesaikan ganti rugi terhadap tanah milik 5 ahli waris keturunan Bandardewa selaku pemilik sah sesuai surat keterangan Hak Kekuasaan Tanah Hukum Adat Nomor 79/Kampoeng/1922 yang terdaftar di Kantor Pesirah Marga Teganom tanggal 27 April 1936.

Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam diktum pertama huruf c Surat Keputusan Nomor 16/HGU/1989. Serta dictum kedelapan yang menyebutkan pemberian HGU dengan sendirinya menjadi batal jika PT HIM selaku pengelola tidak memenuhi kewajiban.

"Maka berdasarkan ketentuan diktum pertama huruf h serta diktum kedelapan SK Nomor 16/HGU/1989 batal dengan sendirinya. Demikian juga SK BPN RI Nomor 35/HGU/BPN RI/2013 yang batal demi hukum," ujarnya.

Menanggapi hal ini, Kabid Pencegahan BPN Lampung, Ramly, meminta waktu hingga Selasa, 8 Juni 2021, untuk memberikan tanggapan mengenai permasalahan ini.

"Saat ini kami belum dapat memberikan jawaban karena perlu koordinasi dahulu. Sementara hari ini ada acara di luar kota," ujarnya via pesan singkat.

Diberitakan sebelumnya, 5 ahli waris keturunan Bandardewa, Kabupaten Tulangbawang Barat mendesak Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk segera membatalkan SK Hak Guna Usaha Nomor 35/HGU/BPN RI/2013 karena masih dalam sengketa sejak 1989.

5 ahli waris mengklaim jika tanah seluas 1.470 hektare di Pal 133-139 menjurus sebelah utara Way Tulangbawang, Kampung Bandardewa yang menjadi bagian lahan HGU dikuasakan kepada Pangeran Radja Sakti, Pangeran Balak, Madrus, Goeroe Alam, dan Moesa. Hal itu sesuai Surat Keterangan Hak Kekuasaan Tanah Hukum Adat Kampung Bandardewa Nomor 79/Kampoeng/1922 dan terdaftar di Pesirah Marga Tegamoan tanggal 27 April 1936. 
 

Wandi Barboy







Berita Terkait



Komentar