#sengketa#tanah

Keturunan Bandar Dewa Tubaba Ancam Duduki Lahan jika PTUN Tolak Gugatan

( kata)
Keturunan Bandar Dewa Tubaba Ancam Duduki Lahan jika PTUN Tolak Gugatan
Perwakilan lima keturunan Bandar Dewa Tulangbawang Barat usai persidangan, Kamis, 2 September 2021. Lampost.co/Salda Andala


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Lima keturunan Bandar Dewa resmi mengajukan gugatan kepada Kementerian Agraria dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tulangbawang Barat (Tubaba) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandar Lampung. Mereka menggugat putusan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PT Huma Indah Mekar (HIM) yang berada di Kabupaten Tubaba dibatalkan.

Juru bicara lima keturunan Bandar Dewa, Achmad Sobrie mengeklaim, gugatan tersebut sebagai bukti kepercayaan terhadap proses hukum. Menurutnya, PT HIM telah merampas tanah adat mereka sejak 40 tahun lalu.

"Permasalahan ini timbul sejak PT HIM berdiri di lahan kami dan sudah berusaha sekuat tenaga mempermasalahkan penerbitan HGU itu yang sampai hari ini masih diperpanjang," katanya, Kamis, 2 September 2021. 

Sementara itu, salah satu anggota keluarga keturunan Bandar Dewa, Rulaini (63) menyatakan, jika PTUN tidak mengindahkan gugatan mereka, maka keturunan Bandar Dewa akan menduduki lahan sekitar 1.470 hektare tersebut secara paksa.

"Sejak kami menggugat sampai sekarang tidak pernah mendapat perhatian dari perusahaan. Dipanggil pemerintah saja tidak pernah hadir, kalau tidak saya tahan ini sudah seperti Mesuji," katanya.

Pihaknya mengharapkan keadilan kepada PTUN demi kesejahteraan lima keturunan Bandar Dewa. Maka dari itu, pihaknya keberatan atas perpanjangan HGU PT.HIM.

"Kami ini sengaja ikuti keinginan pemerintah melalui jalur hukum. Kami kurang berkeyakinan, tetapi kami ikuti dulu saja," kata dia. 

PT HIM diminta bertanggung jawab atas klausul yang telah dituangkan dalam HGU. No 16/1989, apabila tidak ditunaikan kewajibannya maka HGU tersebut dengan sendirinya batal demi hukum.

"Mempermasalahkan penerbitan HGU di tahun 1994 diperpanjang sampai 2013 dan sebenarnya habis di 2019, tetapi diperpanjang mereka tahun 2013 proses itu yang akan kita gali dalam hal penerbitan HGU," katanya.

Sobih AW Adnan







Berita Terkait



Komentar