#kpk#korupsi

Ketua KPK: Integritas Kepala Daerah Kunci Terhindar dari Korupsi

( kata)
Ketua KPK: Integritas Kepala Daerah Kunci Terhindar dari Korupsi
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dalam kunjungannya ke Lampung. Lampost.co/Atika


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan jika siapapun bisa terlibat perkara korupsi atau menjadi koruptor karena kekuasaan, ada kesempatan, dan kurangnya integritas. Menurutnya, semua itu bisa dihindari dengan sifat integritas.

"Terdapat lima peran penting kepala daerah, yaitu mewujudkan tujuan negara, menjamin stabilitas politik, dan keamanan, menjamin keselamatan masyarakat dari segala gangguan bencana dan pertumbuhan ekonomi, menjamin kepastian kemudahan investasi dan perizinan berusaha, serta menjamin keberlangsungan program pembangunan nasional," kata Firli Bahuri, Senin, 25 April 2022.

Dalam kunjungannya di Lampung, ia mengatakan pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan oleh satu lembaga, Menurutnya, pemberantasan korupsi memerlukan kerja dan andil seluruh masyarakat.

"Selain itu, pemberantasan korupsi juga memerlukan kerja dan andil dari seluruh kamar kekuasaan mulai dari legislatif, eksekutif, yudikatif, hingga partai politik. Atas dasar itu, dia mengajak semua pihak untuk ikut mewujudkan Indonesia yang bebas dari kasus korupsi," lanjutnya.

Firli Bahuri menyebutkan tiga strategi yang digunakan oleh KPK dalam upaya pemberantasan korupsi meliputi, strategi pendidikan masyarakat, pencegahan, dan penindakan.

"Melalui pendekatan pendidikan kita berupaya meningkatkan kesadaran, pemahaman dan bahaya korupsi untuk menciptakan peradaban atau budaya anti korupsi. Melalui strategi pencegahan kita melakukan perbaikan sistem, karena sistem yang baik akan mencegah terjadinya korupsi. Strategi ketiga adalah penindakan, penindakan dilakukan agar dapat dilakukan pengembalian terhadap kerugian negara," papar dia.

Sementara itu Wakil Gubernur Lampung Chusnunia, mengatakan datangnya KPK di Provinsi Lampung sebagai sosialisasi dan edukasi untuk menjaga sinergi pencegahan korupsi dan pengawasan.

"Pemerintah Provinsi Lampung terus melakukan perbaikan reformasi birokrasi, perbaikan layanan publik, dan penguatan pengawasan internal secara transparan dan akuntabel serta melaksanakan berbagai program yang bekerjasama dengan berbagai pihak," ujarnya.

Adapun kerjasama antara Pemprov Lampung dan KPK diantaranya  Pembentukan Unit Pengaduan Masyarakat/ whistle blowing system (WBS) dan Unit Pengendali Gratifikasi serta Pelaksanaan Monitoring Centre for Prevention (MCP) dan aksi pencegahan Korupsi melalui strategi nasional pencegahan korupsi (STRANAS PK) bersama KPK-RI.

Kerjasama Sistem Pengelolaan Pelayanan Publik Layanan Online Pengaduan Masyarakat (SPAN LAPOR) Bersama KEMENPAN RB; dan Pelaporan e-LHKPN bagi Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di Provinsi Lampung

"Penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan manajeman resiko di Pemerintah daerah bersama BPKP serta  Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI) Bersama Polda Lampung dan Kejaksaan Tinggi Lampung," ujarnya.

Kerjasama lainnya yakni Joint Audit Bersama BPKP pada beberapa perangkat daerah di Provinsi Lampung dalam rangka pengawasan pelaksanaan penanganan Covid-19.

Dalam Strategi pemberantasan korupsi, kata Wagub, terdapat tiga hal yang menjadi perhatian yaitu Perbaikan sistem melalui pencegahan, Penindakan, dan Pendidikan melalui peran serta masyarakat. Diantara ketiga hal ini upaya yang paling mudah dan dapat memberikan hasil yang baik adalah pencegahan dan Pendidikan.

"Berkaitan dengan hal pencegahan korupsi dan Pendidikan peran serta masyarakat dalam kampanye antikorupsi, Penyuluh Antikorupsi sangat diharapkan menjadi agen perubahan," paparnya.

Winarko







Berita Terkait



Komentar