#khilafatulmuslimin

Ketua FKPP: Pendirian Negara dalam Negara di Indonesia Patut Dilawan

( kata)
Ketua FKPP: Pendirian Negara dalam Negara di Indonesia Patut Dilawan
Ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren Bandar Lampung, Ismail Zulkarnain. Dok


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Direktorat Reserse Kriminal umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya terus mendalami pergerakan Khilafatul Muslimin. Terbaru, petugas kembali menangkap dua orang terkait organisasi tersebut di Kantor Pusat Khilafatul Muslimin, di Telukbetung, Bandar Lampung, Sabtu, 11 Juni 2022.


Menanggapi hal tersebut, Ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren Bandar Lampung, Ismail Zulkarnain, menjelaskan pemerintahan dalam Islam bisa merujuk pada sejarah jaman Rasulullah hingga masa 30 tahun khulafaur rosyidin yang dipilih umat.

Setelah masa tersebut habis, muncul masa Bani Umayyah yang sistemnya dipilih dari generasi keturunannya hingga berlanjut pada Bani Abbasiyah. "Tapi semua itu dipilih dari keturunan-keturunannya. Makanya, kalau konsepnya khilafah, itu bukan dipilih umat," kata Ismail, Sabtu, 11 Juni 2022.

Baca juga: Polisi Temukan Rp2 Miliar dalam Brankas Besi di Kantor Khilafatul Muslimin

Menurut dia, sistem tersebut serupa dengan kerajaan di Indonesia, seperti Kerajaan Mataram, Demak, dan Majapahit. Apalagi, Indonesia dijajah Belanda selama ratusan tahun dilawan berbagai golongan, mulai dari ulama, santri, tokoh nasional, hingga agama lain, seperti kristen, hindu, budha, dan lainnya.

Sementara, saat itu juga terjadi kesepakatan dalam Piagam Jakarta. Kesepakatan itu terdapat Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, organisasi lainnya, hingga terbentuknya ideologi Pancasila

"Persoalannya sekarang ada sebagian umat yang menganggap Indonesia harus mengikuti Al-Quran dan hadits. Secara konsep hidup itu betul, tetapi untuk bernegara kita memiliki ideologi pancasila," ujar Ponpes Yatim Piatu Riyadhus Sholihin Bandar Lampung itu.

Pemikiran itu, lanjutnya, dibungkus dalam konsep kekhilafahan untuk mengubah ideologi pancasila. Padahal, dengan sejarahnya, Indonesia tidak tepat untuk menerapkan konsep itu. Sebab, para alim ulama pun bersepakat dengan ideologi pancasila.

"Di negara Arab pun tidak ada yang menggunakan konsep khilafah saat ini. Untuk itu Indonesia yang sudah aman ini jangan sampai dibuat ribut oleh segelintir orang dengan konsep khilafah," kata dia.

Disamping itu, penegak hukum juga wajib melawan pemberontakan agar negara tidak ada perselisihan. Aparat wajib mengamankan kesatuan dan persatuan berbangsa dan bernegara agar perpecahan di Indonesia tidak terjadi dengan gerakan yang ingin membuat negara dalam negara

"Itu juga dicontohkan di masa Ali bin Abi Thalib. Saat Saidinah Ali melawan pemberontakan yang dilakukan istri Rasulullah, Aisyah," kata dia.

 

Effran Kurniawan








Berita Terkait



Komentar