#korupsi#DPRDPringsewu

Ketua DPRD Pringsewu Penuhi Panggilan Kejari Soal Dugaan Penyelewengan Anggaran

( kata)
Ketua DPRD Pringsewu Penuhi Panggilan Kejari Soal Dugaan Penyelewengan Anggaran
Ilustrasi. Google Images


Pringsewu (Lampost.co) -- Ketua DPRD Kabupaten Pringsewu, Suherman memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pringsewu untuk dimintai keterangan terkait dugaan penyelewengan anggaran Sekretariat DPRD tahun 2019-2020. Herman datang ke kantor kejari Senin, 19 April 2021, sekitar pukul 09.00-12.00 WIB.

Usai diperiksa Suherman menjelaskan dipanggil Kejari Pringsewu dalam rangka klarifikasi terkait penggunaaan anggaran 2019-2020 yang diperkirakan sebesar Rp8-12 miliar.

"Ya sudah saya sampaikan ke penyidik sejelas-jelasnya, tidak ada yang saya tutup-tutupi dan saya kurang-kurangi," kata Suherman kepada lampost.co, Senin 19 April 2021, malam.

Menurutnya kejaksaan menduga ada penyelewengan di Sekretariat DPRD Pringsewu dari penggunaan anggaran tersebut.

Selain Suherman, Kejari Pringsewu juga memanggil anggota DPRD Pringsewu yang juga Ketua Komisi I DPRD Sagang Nainggolan. Ia datang memenuhi panggilan sekitar pukul 13.00-15:00 WIB.

"Saya dipanggil Kejaksaan Negeri sekitar dua jam, dan mendapatkan sekitar 10 pertanyaan," ungkapnya.

Ia menambahkan dirinya ditanya penyidik berkaitan tugas dan kewenangan sebagai anggota dewan, dan terkait reses. Sagang menegaskan pemanggilan sejumlah anggota DPRD Pringsewu terkait penggunaan anggaran di Sekretariat DPRD, bukan terkait lembaga DPRD.

Sementara Intel Kejari Pringsewu, Median menyatakan pemanggilan pimpinan dan anggota DPRD berdasarkan Sprindik no 01/L.8.20/Fd.2/04/2021 tanggal  8 April 2021.Median menyatakan untuk tahap penyidikan penyidik memanggil ketua dan unsur pimpinan.

"Hari ini Ketua DPRD Pringsewu sudah memenuhi panggilan, dan anggota Fraksi Partai Golkar, Sagang Nainggolan," ungkapnya.

Yang jelas kata Median, saat ini penyidik masih terus mengumpulkan bukti-bukti dugaan penyelewengan anggaran sekretariat DPRD tahun 2019 dan 2020 dengan besaran Rp8-12 miliar. Sebelumnya, kejaksaan juga sudah memeriksa PPTK-nya pada awal penyelidikan.

Winarko







Berita Terkait



Komentar