Ketua Banggar DPR Sebut Ekonomi Nasional Keluar dari Zona Resesi Sejak Kuartal II 2020

Jakarta (Lampost.co) -- Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mencermati indikasi pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama 2021 dengan pencapaian tumbuh sekitar 3,31%. Untuk pertama kali, ekonomi nasional keluar dari zona resesi sejak kuartal II 2020.

"Pencapaian ini patut disyukuri dan memberikan semangat bagi Indonesia untuk memulihkan ekonomi yang diterpa pandemi covid-19," kata Said dalam keterangan tertulis, Kamis, 5 Agustus 2021.

Menurut Said, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi merupakan dampak dari kebijakan selama kuartal 1 tahun ini. Antara lain kebijakan diskon pajak (PPNBM), perikanan, dan peternakan yang tumbuh industri pengolahan yang menyumbang 19,29% PDB.

Meski begitu, Said mengatakan masih banyak pekerjaan rumah untuk pemerintah di sisa tahun ini. Diantaranya dampak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Pemerintah diminta disiplin mencapai target penurunan covid-19. Perpanjangan PPKM dikhawatirkan akan memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Baca juga :Perdagangan Penyumbang Tertinggi Pertumbuhan Ekonomi Lampung

"Meskipun dibanyak sektor Indonesia mengalami pencapaian yang menggembirakan, namun masih banyak pekerjaan yang harus dihadapi pada dua kuartal mendatang di tahun 2021.

"Dengan keberhasilan pengendalian Covid19, dan PPKM tidak diperpanjang, maka saya perkirakan pada kuartal IV 2021, pertumbuhan ekonomi bisa kembali ke zona positif pada kisaran 4,7 -5,2%," ujar Said.

Demi mempertahankan pertumbuhan ekonomi, Said menyiapkan ketahanan pangan nasional. Ia mengatakan peningkatan angka kasus aktif Covid-19 di tingkat desa dapat berpengaruh pada produksi pertanian, khususnya tanaman pangan.

"Keadaan ini harus diantisipasi oleh Pemerintah agar tidak berdampak serius terhadap ketahanan pangan kita," kata Said.

Baca juga :Pertumbuhan Ekonomi Tujuh Persen Sesuai Prediksi Menko Airlangga

 Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS), Said mengatakan sektor tanaman pangan mengalami kontraksi hingga 8,16% karena kasus positif Covid-19 di desa naik. Jika kontraksi tersebut tidak segera diperbaiki, lanjut dia, akan terjadi dampak lainnya di sektor ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan di desa.

"Bila kasus positif Covid-19 di desa meningkat, akses layanan kesehatan di desa tidak yang tidak sebanyak di kota berakibat pada tingkat fatalitas lebih tinggi," katanya.

Selain itu, Said pun meminta pemerintah mengefektifkan program bantuan sosial, khususnya bagi masyarakat miskin. Kebijakan ini untuk mengantisipasi kemungkinan kontraksi kembali terhadap tingkat konsumsi rumah tangga.

Pemerintah juga harus mendorong kebijakan insentif perpajakan yang memungkinkan pengeluaran masyarakat lebih besar lagi. Hal itu bertujuan agar tingkat konsumsi rumah tangga terjaga dengan baik di zona positif pada kuartal berikutnya.

Wandi Barboy