#bltdanadesa#wabahcovid-19#beritalampura

Ketimpangan Realisasi BLT-DD Covid-19 di Lampura

( kata)
Ketimpangan Realisasi BLT-DD Covid-19 di Lampura
Kondisi rumah warga yang tidak mendapat BLT-DD di Desa Cahya Negeri. Lampost.co/Fajar Nofitra

Kotabumi (Lampost.co): Ketimpangan bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa di wilayah perdesaan Kabupaten Lampung Utara nampak jelas didepan mata. Pasalnya, bantuan yang diperuntukkan bagi masyarakat terdampak covid-19 yang memiliki penghasilan rendah tidak menerima BLT-DD.

Namun, sebaliknya warga mampu malahan mendapatkanya. Hal itu salah satunya nampak nyata di Desa Cahya Negeri, Kecamatan Abung Barat. Warga dengan rumah semi permanen berdindingkan papan dan berlantai kasar tidak menerima BLT-DD yang bertujuan meringankan beban masyarakat terdampak korona.

Sementara yang rumahnya permanen beton berlantaikan ubin keramik, lengkap dengan prabotan malah mendapatkan bantuan. Seperti dialami oleh Wawan Irawan, bapak dua anak, warga RT002/RW 002, desa setempat yang keseharian berkerja sebagai kuli panggul kayu dengan rumah semi permanennya itu.

"Ya bisa diliat sendiri bang, beginilah kehidupan kami. Punya anak lagi mau-maunya makan. Sementara pekerjaan tak menentu begini ditambah dengan covid-19. Tapi cukup aneh juga, rumahnya bagus dan kebunnya luas malah dapat bantuan," kata dia, Selasa, 26 Mei 2020.

Wawan mengaku selama ini tidak pernah mendapatkan bantuan, itu untuk penanganan masalah covid-19 maupun bantuan lain sifatnya kesenjangan sosial dari pusat. Meski kehidupannya sehari-harinya hanya ditopang sebagai kuli panggul. Dia pun mempertanyakan kinerja aparat di lapangan, sebab selama ini hanya mengumpulkan berkas saja sementara realisasi tak kunjung datang.

"Itu yang kami pertanyakan, kenapa dengan keadaan begini tidak pernah ada bantuan sampai. Kenapa kami yang begini tidak pernah ada melihat, sementara yang mapan dibantu. Ada apa ini sebenarnya," tambahnya.

Warga yang terdampak dan membutuhkan bantuan itu cukup kesal dengan keadaan itu. Sebab, berdasarkan fakta di lapangan banyak terdapat ketimpangan dalam realisasinya. Sementara sesuai arahan pemerintah pusat, seharusnya melalui skala prioritas disesuaikan kemampuan keuangan desa.

"Kami berharap sedikit dari pemerintah, karena ini nasib keluarga kami kedepan karena pendemi ini berimbas kepada kehidupan dan penghidupan. Sebab tempat bekerja banyak libur, seperti hari ini misalnya," imbuhnya.
 

Adi Sunaryo



Berita Terkait



Komentar