#POLITIK

Keterwakilan Perempuan di Panwascam Hanya 9 Persen, Pesawaran Nihil Perempuan

( kata)
Keterwakilan Perempuan di Panwascam Hanya 9 Persen, Pesawaran Nihil Perempuan
Ilustrasi. Dok. Lampost.co


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Bawaslu Provinsi Lampung, melalui Bawaslu di 15 kabupaten/kota, telah mengumumkan para peserta yang terpilih sebagai Panwascam se-Provinsi Lampung. Total ada 687 Panwascam di 229 kecamatan dengan rincian, 627 laki-laki, dan 60 perempuan.

Persentase keterwakilan perempuan sebagai Panwascam sangat minim, yakni rata-rata hanya 9 persen dari amanat memerhatikan keterwakilan perempuan yakni 30 persen.

Adapun rinciannya per kabupaten/kota yakni:

1. Bandar Lampung  50 laki-laki, 10 perempuan
2. Metro 14 laki-laki, 1 perempuan
3. Lampung Selatan, 46 laki-laki, 5 perempuan
4. Pesawaran, 33 laki-laki, 0 perempuan
5. Pringsewu 25 laki-laki, 2 perempuan
6. Tanggamus 55 laki-laki, 5 perempuan
7. Pesisir Barat  32 laki-laki, 1 perempuan
8. Lampung Barat,  40 laki-laki, 5 perempuan
9. Lampung Tengah,  76 laki-laki, 8 perempuan
10. Lampung Timur 65 laki-laki, 7 perempuan
11. Lampung Utara  63 laki-laki, 6 perempuan 
12. Way Kanan  43 laki-laki, 2 perempuan
13. Tulangbawang  40 laki-laki, 5 perempuan
14. Tulangbawang Barat, 25 laki-laki, 2 perempuan
15. Mesuji, 20 laki-laki, 1 perempuan.

"Fakta di lapangan memang seperti itu, Bawaslu sudah membuka seluas-luasnya terkait afirmasi perempuan termasuk saat pendaftaran, pendaftaran pun diperpanjang karena memang belum terpenuhinya keterwakilan perempuan sebanyak 30 persen. Ternyata minat dari perempuan masih kurang, meski ada penambahan pendaftar perempuan saat perpanjangan pendaftaran, Hari ini belum bisa maksimal minat perempuan di penyelenggara termasuk di panwascam," ujar Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Lampung Imam Bukhori, Rabu, 26 Oktober 2022.

Imam mengatakan, terkait gagalnya beberapa peserta perempuan di tahap tes wawancara sehingga keterwakilan perempuan minim, menurutnya saat proses pleno penentuan, dilaksanakan oleh Bawaslu kabupaten/kota.

"Tugas kami hanya merekap nilai CAT dan diturunkan ke kabupaten yang menentukan enam besar, tiga besar dan pelantikan itu semua kabupaten/kota," katanya.

Terhadap minimnya keterwakilan perempuan, Ketua Bawaslu Bandar Lampung Candrawansah mengatakan, penyebabnya beragam. Pertama memang, ada beberapa kecamatan, yang tidak ada perempuan sama sekali (saat tes tertulis maupun wawancara).

Kemudian, Candra menyebut Undang-Undang hanya mengatur adanya memperhatikan perempuan 30 persen, bukan mewajibkan. Kemudian pada saat proses seleksi Candra mengklaim juga terkait kapasitas peserta, seperti independensi calon, pengetahuan kepemiluan serta visi misi, pengetahuan demokrasi lokal Lampung, hingga cara berkomunikasi. Poin tersebut sangat berpengaruh pada proses seleksi wawancara para peserta.


"Kami menyimpulkan yang layak, dan kurang layak, dan tidak bisa tawar menawar, kalau bersangkutan (sebagianpermepuan) tidak mampu memenuhi kriteria, itulah yang terpilih sebagai penilaian kami," kata dia.

Keterwakilan perempuan di Bandar Lampung, hanya 16,27 persen di Bandar Lampung. Menurut Candra beberapa kecamatan, sudah ada beberapa perwakilan perempuan, dan ada juga yang kosong. "Kalau dilihat ada sekitar 10 kecamatan yang enggak ada perempuannya," kata dia. 

Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Hukum DPD Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Lampung Diah Dharma Yanti menyayangkan minimnya keterwakilan perempuan sebagai panwascam.

Menurutnya tim seleksi tidak memiliki perspefektif gender, sesuai dengan amanat UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang lainnya.

"Sangat prihatin, semua didominasi laki-laki, tidak memperhatikan politikal will perempuan dan soal afirmative action," kata dia.

Seharusnya, perempuan lebih diproritaskan. Kemudian, di era saat ini pemahaman kepemiluan dan hal lainnya, antara perempuan dan pria setara. 

"Dan juga tidak terbuka, apa ia perempuan tidak mengawasi tentang kepemiluan, makanya kami menyayangkan, waktu seleksi Anggota Bawsaslu saja enggak ada perempuan, padahal kami sudah surati berbagai instansi, tapi tak digubris," kata dia.

Deni Zulniyadi








Berita Terkait



Komentar