Keruk Bukit Diduga Pakai Izin Pengambilan Batu Terbatas

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Hanya tiga perusahaan yang memiliki izin pertambangan bukit di Kota Bandar Lampung. Sebelummya, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung Prihantoro mengatakan tiga perusahaan itu yakni CV Sari Karya di daerah Sabah Balau, PT Budi Wirya dan PT Ganda Pahala Tata Persada yang ada di daerah PJR IR Sutami. Ketiganya memiliki izin pertambangan yang dikeluarkan Dinas Lingkungan  Hidup Kota Bandar Lampung.

Namun faktanya banyak bukit-bukit di Bandar Lampung yang dikeruk baik secara pribadi maupun korporat dengan dalih untuk bahan material bangunan,  bahkan banyak bukit yang berubah fungsi menjadi perumahan.

Walhi Lampung pun mencatat ada 33 bukit di Bandar Lampung, 9 bukit dinyatakan rusak mulai dari rusak ringan hingga rusak berat,19 bukit belum diberi ketenangan terkait kondisi,  dan 2 dalam keadan baik.

Direktur Walhi Lampung Irfan Tri Musti mengatakan, informasi  yang ia dapat, beberapa bukit  tersebut  bisa dikeruk karena adanya izin pengambilan batu secara terbatas  yang dikeluarkan Pemkot Bandar Lampung. "Kewenangan sudah pindah, nah pemprov harus berani evaluasi," ujarnya Kamis  5 desember  2019.

Irfan pun mengatakan tiga perusahaan legal tersebut  harus dikaji lagi keberadaannya, kemudian tambang atau eksploitasi bukit yang sedang berjalan harus ditindak jika memang tidak sesuai dengan Perda RTRW tahun 2011-2030 Pemkot Bandar Lampung nomor 11 tahun 2011.

"Kita cek saja sesuai enggak,  kalau enggak sesuai ya ditindak,  pemkot - pemprov  harus berani, tapi saya dapat informasi  perda RTRW mau direvisi, tapi saya belum tahu sampai mana perkembangannya,  " katanya.

Penelusuran Lampost.co, ternyata  tidak semua bukit bisa ditambang atau dieksploitasi. Pasal 60 Perda RTRW tahun 2011-2030 Pemkot Bandar Lampung Nomor 11 tahun 2011,  menyebutkan Arahan pengembangan kawasan  pertambangan  sebagaimana dimaksud yakni :

a.  kawasan pertambangan batu andesit ditetapkan di 105º48.996” - 105º19’29.712” Bujur Timur dan 5º26’50.892” - -5º27’15.624” Lintang Selatan Kelurahan Way Laga Kecamatan Panjang berupa dengan luas kurang lebih 78 Hektar, pertambangan tanah urug, batu hitam dan putih di 105º19’13.512” - 105º19’52.968”Bujur Timur dan -5º24’35.028”- 5º24’57.528” Lintang Selatan Kelurahan Campang Raya Kecamatan Tanjung  Karang Timur, dan pertambangan batu andesit di 105º19’2.712” -105º19’10.128”Bujur Timur dan -5º26’30.588” - -5º26’42.396” Lintang  Selatan Kelurahan Way Laga Kecamatan Panjang;

b. pengembangan kawasan pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan tambang, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan, dan keserasian perkembangan wilayah;

c. pengelolaan kawasan bekas penambangan harus direhabilitasi/reklamasi sesuai dengan zona peruntukkan yang ditetapkan, dengan menyimpan dan mengamankan tanah atas untuk keperluan rehabilitasi/reklamasi lahan bekas penambangan, penimbunan tanah subur sehingga menjadi lahan yang dapat digunakan kembali sebagai kawasan hijau, ataupun kegiatan budidaya lainnya dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup; dan

d. pengembangan kawasan pertambangan harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Ahli hukum Lingkungan  Unila Tisnanta mengatakan pemprov harus menindak tegas praktik pertambangan ilegal yang merusak lingkungan.  Apalagi jika memang benar tambang-tambang itu hanya menggunakan  izin pengambilan  batu secara terbatas, bahkan ilegal.

" Pertama  kalau emang ada surat keputusan walikotanya,  pasti berbenturan dengan perda rtrw,  kemudian juga Undang-Undang nomor  23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, kewenangan sudah pindah," katanya.

Menurutnya tidak ada boleh lagi bukit di Bandar Lampung yang dieksploitasi, karena mayoritas sebagai daerah penyangga dan resapan.  "Perumahan juga enggak sembarangan, kayak dibukit camang itu kan Kemringannya 30 derajat,  harusnya maksimal 17 derajat," katanya.

Setiaji Bintang Pamungkas