#korupsi#danadesa

Kerugian Negara akibat Korupsi Dana Desa di Lampung Miliaran Rupiah

( kata)
Kerugian Negara akibat Korupsi Dana Desa di Lampung Miliaran Rupiah
Ilustrasi. Medcom.id/Mohamad Rizal


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Sebanyak 40 terdakwa divonis terlibat dalam korupsi penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD) di Provinsi Lampung selama 2019 hingga 2021.Total kerugian negara akibat korupsi tersebut mencapai Rp6,929 miliar.

Modus yang dipakai dalam praktik korupsi ini cukup beragam. Mulai dari penggunaan anggaran tidak sesuai rencana anggaran biaya (RAB), pembangunan proyek tidak sesuai spesifikasi, kelebihan pembayaran material, pungutan liar (Pungli) aparatur desa, tidak membayarkan pajak, hingga korupsi anggaran bantuan.

Pelaku yang terlibat pun mulai dari kepala desa, perangkat desa, pendamping program bantuan, dan pihak lainnya.

Meski telah divonis di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Tanjungkarang, sebagian dari terpidana masih ada yang menempuh upaya hukum lanjutan, baik banding atau pun kasasi. Ada pula enam terdakwa korupsi dana desa yang sidangnya masih berlanjut pada 2021.

Praktisi hukum Provinsi Lampung, Sopian Sitepu berpendapat, moral kepala desa maupun perangkat yang selaras dengan kelemahan aturan menjadi faktor utama penyelewengan anggaran. 

"Padahal peraturan terkait penyaluran dana desa itu sudah cukup jelas. Korupsi dana desa, biasanya banyak data (pengerjaan proyek) fiktif, berarti banyak konco-konconya (teman/tim pemenangan) yang harus diberi," paparnya, Minggu, 5 Desember 2021. 

Baca: KPK Usul Kades yang Korupsi Tak Dipenjara

Sopian menambahkan, penegakan hukum pidana terhadap oknum pengelolaan dana desa, bukan salah satu upaya yang tepat. Sopian lebih menyarankan agar penguatan tugas pokok dan fungsi Aparat Pengawasan Internal (APIP) atau inspektorat benar-benar diperkuat dan berjalan secara on the track agar penyimpangan anggaran benar-benar tidak terjadi.

"Jika dipidanakan justru lebih beban lagi, nanti ada pemilihan kepala desa lagi, proyek berjalan terhenti. Pengawasan harus diperkuat," katanya.

Senada dengan pendapat Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata yang menyebutkan kades korupsi dana desa tak mesti dipidana, ia menjelaskan biaya penyidikan perkara insitutsi penegak hukum terkadang lebih besar dibanding nilai kerugian korupsi. Sopian menilai hal tersebut tidak efektif.

"Salah satunya itu (biaya perkara). Penguatan pengawasan internal dirasa lebih cocok," kata dia.

Menyitat situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Tanjungkarang per Minggu, 5 Desember 2021, setidaknya ada 18 orang yang dijatuhi pidana pada 2021 akibat korupsi terhadap anggaran desa  dengan kerugian negara Rp3,465 miliar dengan rincian; 

  1. Lampung Tengah, 3 orang, kerugian negara Rp844,3 juta
  2. Tanggamus, 2 orang, kerugian negara Rp449 juta
  3. Pesawaran, 2 orang, kerugian negara Rp100,7 juta
  4. Lampung Timur, 2 orang, kerugian negara Rp0
  5. Way Kanan, 3 orang, kerugian negara Rp725,6 juta
  6. Mesuji, 1 orang, kerugian negara Rp135 juta
  7. Tulang Bawang, 1 orang, kerugian negara Rp380 juta
  8. Pringsewu, 2 orang, kerugian negara Rp346 juta
  9. Lampung Barat, 1 orang, kerugian negara Rp170 juta
  10. Pesisir Barat, 1 orang, kerugian negara Rp296,6 juta

Kemudian, pada 2020 juga ada 13 orang yang telah divonis korupsi terkait pengelolalan dana desa dengan kerugian negara mencapai Rp3,182 miliar, dengan rincian;

  1. Lampung Timur, 3 orang, kerugiann negara Rp122 juta
  2. Way Kanan, 3 orang, kerugian negara Rp822,2 juta 
  3. Lampung Utara, 1 orang, kerugian negara Rp411,8 juta
  4. Tanggamus, 1 orang, kerugian negara Rp508,4 juta
  5. Mesuji, 1 orang, kerugian negara Rp123,8 juta
  6. Pesawaran, 1 orang, kerugian negara Rp102 juta
  7. Lampung Tengah, 2 orang, kerugian negara Rp550,4 juta
  8. Tulangbawang, 1 orang, kerugian negara Rp481,7 juta

Sedangkan pada 2019 hanya ditemukan sembilan orang yang divonis dengan kerugian negara mencapai Rp282,5 juta dengan rincian;

  1. Lampung Utara, 3 orang, kerugian negara  Rp56,8 juta
  2. Tulangbawang, 1 orang, kerugian negara Rp124 juta
  3. Tanggamus, 4 orang, kerugian negara Rp101,7 juta
  4. Tulangbawang Barat, 1 orang, kerugian negara Rp0

Sobih AW Adnan







Berita Terkait



Komentar