pelayananpublik

Pelayanan Publik Mesuji dan Pesisir Barat Terburuk

( kata)
Pelayanan Publik Mesuji dan Pesisir Barat Terburuk
Ombudsman RI Perwakilan Lampung merilis hasil penilaian standar kepatuhan,  pelayanan pubik tahun 2019. Lampost.co/Asrul Septian Malik

Mesuji (Lampost.co) -- Ombudsman Lampung merilis hasil penilaian standar kepatuhan pelayanan pubik untuk 9 kabupaten/kota. Hasilnya, Mesuji dan Pesisir Barat menjadi kabupaten dengan nilai merah atau buruk.

Pesisir Barat hanya mengantongi poin 26,59. Mesuji dapat poin 48,95. Kemudian kabupaten dengan nilai sedang (kuning)  diraih Lampung Tengah 78,84,  Lampung Utara 75,55,  Lampung Barat 53,07, Tulangbawang  Barat 68,63 dan Tulang Bawang 56,63

Way Kanan dan Lampung Timur mendapatkan penilaian kepatuhan tinggi (hijau). Way Kanan meraih nilai 97,12 dan Lampung Timur meraih nilai 88,55. Sayangnya tidak dipaparkan secara rinci pointer-pointer pelayanan  publik yang dinilai oleh Ombudsman.

Sekda Way Kanan Saipul mengatakan nilai tertinggi yang diraih kabupaten dirai melalui proses panjang. Pihaknya sempat mendapatkan penilaian rendah, kemudian segera meningkatkan standar mutu pelayanan publik.

"Tahun lalu,  kami masih buruk terus saya koordinasi  dan apa saja yang harus dipenuhi,  kami penuhi,  contohnya  untuk wc di Disdukcapil,  padahal sudah  ada,  ternyata  tidak ada airnya, nah itu jadi penilaian  jeblok buat Ombudsman," ujarnya 5 Desember 2019.

Kepala Ombdusman Perwakilan Lampung Nur Rakhman Yusuf mengatakan penilaian tersebut mengacu ke pada uu nomor 25 tahun 2009, tentang pelayanan  publik.  Lima poin utama dalam peraturan  tersebut, keterbukaan,  kesederhaaan,  kejelasan, keteraksesan,  dan keteraksesan.

"Jadi yang dinilai  seluruh OPD, kita acak,  dan harus ada minimal 5 komponen dasar,  misalnya pembuatan ktp di disduk capil,  harus ada kepastian  waktu selesai, dan biaya,  sehingga mencegah  adanya potensi pungli," ujarnya.

Pihaknya berharap kabupaten  peraih predikat rendah  dan menengah bisa berbenah,  tentunya  ombudsman bisa terbuka untuk memberikan  masukan dan arahan.  "Pemkab juga tak usah jauh-jauh studi banding,  bisa liat opd mereka yang dapat nilai tinggi,  tinggal di contoh dan diaplikasikan ke satker yang nilainya rendah,  atau berkomunikasi dengan pemkab yang dapat nilai tinggi, " katanya.

Plt Bupati Mesuji Saply TH melalui Kepala Bagian Humas Mesuji, Angga P merespon torehan buruk tersebut. Plt Bupati Mesuji akan memperhatikan infrastruktur penunjang yang menjadi nilai minus Mesuji.

"Mesuji baru tahun pertama dinilai ombudsman, indikatornya banyak, untuk standar pelayanan satu pintu, Disdukcapil sudah penuhi standar. Kita kalahnya di infrastruktur penunjang seperti untuk difabel dan lainnya," jelas Angga melalui telfon.

Menurutnya rata- rata kabupaten di Lampung berada di zona merah. "Bupati kedepan akan perhatikan infrastruktur penunjang yang menjadi nilai minus. Bupati juga berharap CPNS yang baru ini bisa membantu Mesuji untuk memperbaiki semuanya," lanjut Angga.

Setiaji Bintang Pamungkas



Berita Terkait



Komentar