#APBN#LampungUtara

Kepala KPPN Kotabumi Serahkan DIPA dan Daftar Alokasi TKDD 2021 ke Pemkab Lampura

( kata)
Kepala KPPN Kotabumi Serahkan DIPA dan Daftar Alokasi TKDD 2021 ke Pemkab Lampura
Kepala KPPN Kotabumi Subur Bahariyanto menyerahkan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) petikan dan daftar alokasi TKDD tahun 2021 kepada Bupati Lampung Utara Budi Utomo, Senin, 7 Desember 2020./Dok


Kotabumi (Lampost.co) Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kotabumi Subur Bahariyanto menyerahkan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) petikan dan daftar alokasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) tahun 2021 kepada Bupati Lampung Utara Budi Utomo dan para kuasa pengguna anggaran (KPA) kabupaten setempat. Penyerahan DIPA petikan dan daftar alokasi TKDD 2021 tersebut dilakukan di Rumah Dinas Bupati Lampura. 

Subur Bahariyanto mengatakan belanja negara tahun 2021 yang direalisasikan di wilayah pembayaran KPPN Kotabumi mencapai Rp5,59 triliun. Jumlah itu terdiri dari Rp0,66 triliun belanja Pemerintah Pusat yang dialokasikan kepada 94 satker kementerian negara/lembaga dan Rp4,93 triliun yang dialokasikan untuk dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) kepada lima pemerintah daerah. 

“Dengan diserahkannya DIPA dan daftar alokasi TKDD tahun 2021, Pemerintah Pusat berharap seluruh satuan kerja serta kepala daerah untuk segera mlaksanakan APBN/APBD  tahun 2021,” kata Subur, Senin, 7 Desember 2020.

Ia menambahkan bahwa Presiden RI Joko Widodo berpesan saat perekonomian Indonesia masih lesu, belanja pemerintah menjadi penggerak roda ekonomi.

“Oleh karena itu, APBN 2021 harus segera dimanfaatkan, dibelanjakan untuk menggerakkan ekonomi, lakukan lelang sedini mungkin di Desember ini agar bisa menggerakkan ekonomi di kuartal I 2021. Artinya Januari sudah ada pergerakan karena lelangnya sudah dilakukan setelah DIPA diserahkan,” ujarnya.

Bupati Lampung Utara Budi Utomo menyampaikan tahun 2021 menjadi sangat penting dan memiliki peran strategis di tengah ketidakpastian yang tinggi akibat pandemi Covid-19, yang menciptakan tekanan di seluruh perekonomian dunia, tidak terkecuali Indonesia.

“APBN menjadi salah satu instrumen utama yang memiliki dimensi dampak yang sangat luas, baik dalam melanjutkan penanganan di bidang kesehatan, melindungi masyarakat yang rentan, dan mendukung proses pemulihan perekonomian nasional pada 2021,” kata Bupati.

Sobih AW Adnan







Berita Terkait



Komentar