#viruscorona#viruskorona#kesehatan#beritalampung

Kepala Daerah Pelanggar Penegakan Prokes Covid-19 akan Diberhentikan

( kata)
Kepala Daerah Pelanggar Penegakan Prokes Covid-19 akan Diberhentikan
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi. Dok/ADPIM


Bandar Lampung (Lampost.co): Kepala daerah yang terbukti melanggar penegakan protokol kesehatan untuk pengendalian penyebaran corona virus disease 2019 (covid-19) akan diberhentikan dari jabatannya. Hal tersebut tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Rebuplik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 yang ditetapkan pada 18 November 2020.

Pada instruksi poin keempat dijelaskan bahwa sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 67 huruf b yang berbunyi 'Menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan'. Pasal 78 juga menyebutkan kepala daerah/wakil kepala daerah bisa diberhentikan karena dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah. Kemudian bisa diberhentikan karena tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah/wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b.

Menanggapi Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, menegaskan bahwa ketika pandemi covid-19 tidak boleh berkerumun dikeramaian dan protokol kesehatan pencegahan covid-19 harus dipatuhi. Oleh sebab itu pertemuan-pertemuan diwajibkan untuk menerapkan 3M dan 1T yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan tidak berkerumun.

"Kita berharap pertemuan-pertemuan yang bisa dilakukan secara online maka online lah, bukan hanya birokrat dan pejabat tetapi semua orang. Kerumunan juga tidak boleh lebih dari 50 orang. Kemudian kalau berolahraga, seperti bersepeda hari minggu harus taat protokol kesehatan," kata Arinal di Balai Keratun Kantor Gubernur Lampung, Kamis, 19 November 2020.

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian mengeluarkan instruksi Nomor 6 Tahun 2020 tentang penegakan protokol kesehatan untuk pengendalian penyebaran corona virus disease 2019 (covid-19). Hal tersebut menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia pada rapat terbatas kabinet, Senin, 16 November 2020 di Istana Merdeka Jakarta, yang di antaranya menegaskan konsistensi kepatuhan protokol kesehatan covid-19 dan mengutamakan keselamatan rakyat.

Pandemi covid-19 merupakan bencana nonalam yang bersifat global dan nasional sehingga untuk dapat mengendalikan pandemi dan dampak sosial, ekonomi, dimana selama lebih kurang 8 bulan pemerintah pusat, 34 pemerintah provinsi, 315 pemerintah kabupaten, 93 pemerintah kota serta seluruh elemen nonpemerintah dan seluruh elemen masyarakat telah bersama-sama bekerja keras mengatasi persoalan bangsa ini.

Berbagai langkah telah dilakukan secara sistematis dan masif dengan mengeluarkan biaya yang besar, termasuk dari pajak rakyat, diantaranya upaya sosialisasi memakai masker, pengaturan jaga jarak, penyediaan sarana cuci tangan dan upaya untuk mencegah terjadinya kerumunan. Demikian juga telah dilakukan upaya meningkatkan kapasitas testing, tracing, dan treatment (3T). Kepala Daerah perlu menghargai kerja keras dan dedikasi bahkan nyawa para pejuang yang telah gugur terutama tenaga dokter, perawat, tenaga medis lainnya, anggota Polri/TNI dan relawan serta berbagai elemen masyarakat dalam rangka penanganan covid-19.

Adi Sunaryo







Berita Terkait



Komentar