#IuranBPJS#Pelayanan#kesehatan

Kenaikan Iuran BPJS Harus Diiringi Pelayanan Prima

( kata)
Kenaikan Iuran BPJS Harus Diiringi Pelayanan Prima
Sekretaris Komisi V Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Provinsi Lampung, Rahmad Mirzani Djausal. Triyadi Isworo/Lampost

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan harus diimbangi dengan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Kenaikan iuran diputuskan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75/2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Aturan ini menyebutkan adanya kenaikan iuran BPJS Kesehatan. 

Iuran kepesertaan untuk kelas Mandiri I naik dua kali lipat dari Rp 80.000 menjadi Rp 160.000 per peserta per bulan. Iuran kelas Mandiri II naik 115 persen dari Rp 51.000 menjadi Rp 110.000. Iuran Mandiri III naik 64,7 persen dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000 per peserta per bulan.

Sekretaris Komisi V Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Lampung, Rahmad Mirzani Djausal mengatakan kenaikan BPJS akan menambah beban masyarakat untuk mendapatkan akses kesehatan. Stakeholder dibidang kesehatan seperti rumah sakit dan sebagainya tak bisa menyikapi kenaikan secara sederhana. Kenaikan BPJS harus berbanding dengan motivasi memberikan pelayanan publik yang baik.

"Harapan masyarakat adalah pelayanan yang didapatkan harus prima dan lebih baik," katanya kepada Lampost.co, Senin, 30 Desember 2019.

Pelayanan kesehatan yang tidak memuaskan akan berimplikasi kepada citra pemerintah itu sendiri, bukan hanya rumah sakit dan BPJS. Hal tersebut dikarenakan bila tarif BPJS sudah dinaikan maka standar-standar pelayanan harus dimaksimalkan.

"Di lapangan masih banyak keluhan terkait pelayanan mengenai kesehatan. Pelayanan kesehatan harusnya dilakukan secara gesit," kata Politisi Partai Gerindra ini.

Setiaji Bintang Pamungkas



Berita Terkait



Komentar