#indonesia-prancis #kartunnabimuhammad #emmanuelmacron

Kemenlu Panggil Dubes Prancis, Kecam Ucapan Presiden Macron

( kata)
Kemenlu Panggil Dubes Prancis, Kecam Ucapan Presiden Macron
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah. Dok.Kemenlu RI


Jakarta (Lampost.co) -- Kementerian Luar Negeri memanggil Duta Besar Prancis untuk Indonesia Olivier Chambard, terkait ucapan Presiden Emmanuel Macron mengenai Islam. Kemenlu menyampaikan kecamannya kepada Presiden Prancis termuda itu.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Teuku Faizasyah menyampaikan Dubes Chambard melakukan pertemuan di Pejambon hari ini, Selasa, 27 Oktober 2020. “Kemenlu memanggil Duta Besar Pancis (Olivier Chambard) hari ini,” ujar Teuku Faizasyah, saat dihubungi Medcom.id, Selasa 27 Oktober 2020.

“Dalam pertemuan. Kemenlu menyampaikan kecaman terhadap Presiden Prancis yang menghina agama Islam,” ujarnya.

Tanggapan ini terkait dengan ucapan Macron yang sebelumnya menggambarkan "Islam sebagai agama dalam krisis" dan mengumumkan rencana undang-undang yang lebih keras untuk menangani apa yang disebutnya "separatisme Islam" di Prancis.

Ucapan itu terkait dengan pembunuhan seorang guru bahasa, Samuel Paty yang memperlihatkan kartun Nabi Muhammad kepada siswa-siswanya di kelas. Macron pun menegaskan "tidak akan melepaskan kartun kami” atas dasar kebebasan berbicara.

Berita terkait: Imbas Kartun Nabi, Prancis Peringatkan Warganya di Indonesia Terkait Ancaman

Islam jelas melarang untuk menggambarkan sosok Nabi Muhammad dalam bentuk apa pun. Siapa pun yang melakukan hal tersebut dianggap melecehkan.

WNI di Prancis

Kemenlu juga masih terus melakukan pemantauan terhadap warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Prancis, jika ada kekerasan dipicu sentimen agama di negara itu.

“Dubes RI yang di Prancis kan terus melakukan pemantauan terhadap WNI kita. itu juga yang kita dapatkan laporan dari Prancis,” kata Faizasyah.

“Tapi yang pasti apa yang menjadi kepedulian pemerintah sudah disampaikan kepada Dubes Prancis di Jakarta," ujarnya.

Kemenlu Prancis pun sebelumnya mengeluarkan peringatan kepada warganya yang berada di negara mayoritas Muslim akan adanya serangan. Faizasyah menegaskan sesuai dengan Konvensi Wina, pemerintah ada kewajinan memberi perlindungan kepada kantor-kantor diplomatik negara asing yang berkedudukan di Indonesia, termasuk diplomatnya.

Medcom







Berita Terkait



Komentar