#kemenkumham#bebaskorupsi

Kanwil Kemenkumham Lampung Deklarasikan Wilayah Bebas Korupsi

( kata)
Kanwil Kemenkumham Lampung Deklarasikan Wilayah Bebas Korupsi
Deklarasi zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi dan Bersih Melayani (WBBM) di Kantor Kanwil Kemenkumham Lampung, Rabu, 10 Februari 2021. Lampost.co/Asrul


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Lampung menggelar deklarasi janji kinerja dan komitmen bersama,  pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi dan Bersih Melayani (WBBM) di Kantor Kanwil Kemenkumham Lampung, Rabu, 10 Februari 2021.

Deklarasi itu ditandai dengan penandatanganan fakta integritas terhadap 26 Kepala UPT di bawah naungan Kanwil Kemenkumham Lampung.

Kakanwil Kemenkumham Lampung, Danan Purnomo, mengatakan deklarasi kinerja pencanangan zona integritas menuju WBK dan WBBM 2021 merupakan komitmen awal tahun untuk kerja yang profesional, akuntabel, sinergis, transparan, dan inovatif. "Ini merupakan bentuk komitmen untuk memberikan pengabdian dan pelayanan masyarakat," ujarnya.

Danan menambahkan, pada 2020 jajarannya mengusulkan kepada Internal Tim Penilai Kemenkumham RI sebanyak 26 satuan kerja untuk mendapat penilaian WBK/WBBM.

"Namun setelah dilakukan penilaian Tim Penilaian Nasional Kemenpan RB, disetujui sebanyak 11 satker untuk mengikuti proses desk evaluasi. Kemudian dari hasil evaluasi itu satker yang diusulkan belum mendapatkan predikat NBK/WBBM," paparnya.

Namun hal tersebut tak mematahkan semangat Kanwil Kemenkumham pada 2021  untuk tetap membangun zona integritas menuju WBK/WBBM.

Danan juga mengajak, seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis, untuk selalu berkoordinasi, berkolaborasi dan bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota serta Forkopimda agar dalam pelaksanaan tugas terwujud kepastian hukum dalam pelayanan masyarakat.

"Mari awali 2021 ini dengan penuh optimistis, selalu berfikir positif, berkata-kata positif, dan berperilaku positif, supaya hasilnya pun akan positif," paparnya.

Sementara itu, UPT di Kanwil Kemenkumham Lampung, yang mendapatkan WBK hanya LP Kelas IIA Metro. "Tahun ini kami dorong dan target agar seluruh UPT bisa masuk," katanya.

Kepala Inspektorat Provinsi Lampung, Fredy SM, mengatakan pencanangan WBK-WBBM untuk membangun integritas lembaga. "Perlu komitmen peran agen perubahan dan pelaksanaan reformasi birokrasi," katanya.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Lampung, Nur Rakhman Yusuf, mengatakan pelayanan publik tidak akan berjalan bila ada korupsi di dalamnya. Meski pelayanan publik, suatu instansi sudah cukup baik dan maksimal, namun terkadang muncul budaya untuk memberikan hadiah (gratifikasi).

"Budaya-budaya (gratifikasi) harus dihilangkan. Momen WBK-WBBM ini untung mendorong spirit dan integritas suatu lembaga," katanya.

Effran Kurniawan







Berita Terkait



Komentar