#kemenkeu#google#PMK

Kemenkeu Tetapkan Aturan Baru bagi Google Cs

( kata)
Kemenkeu Tetapkan Aturan Baru bagi Google Cs
dokumentasi pixabay.com


JAKARTA (Lampost.co)-- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan aturan baru bagi Google, Facebook, dan badan usaha asing lainnya. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35/PMK.03/2019 tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap (BUT). 
 
Dilansir dari laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Keuangan, Jumat (5/4/2019), aturan ini diterbitkan mengingat perkembangan model usaha lintas negara yang melibatkan subjek pajak luar negeri semakin meningkat. "Perlu kepastian hukum bagi subjek pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya di Indonesia," dikutip dari laman tersebut. 
 
Dalam PMK ini diatur, bentuk usaha tetap merupakan bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi asing atau badan asing untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang memenuhi sejumlah kriteria. 
  
Pertama, adanya suatu tempat usaha (place of business) di Indonesia, tempat usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a bersifat permanen, dan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a digunakan oleh orang pribadi asing atau badan asing untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan. 
 
Untuk penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), bentuk usaha yang memenuhi kriteria tetapi hanya melakukan kegiatan yang bersifat persiapan (preparatory) atau penunjang (auxiliary) dikecualikan dari pengertian bentuk usaha tetap. 
 
Selain itu, orang pribadi asing atau badan asing yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Lalu, kewajiban mendaftarkan NPWP dimulai pada saat mereka menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. 
 
Selanjutnya, penghapusan NPWP dilakukan dalam hal bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia. Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) berdasarkan permohonan pengusaha kena pajak atau secara jabatan. Peraturan Menteri mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada 1 April 2019. 
 
 

Medcom.id







Berita Terkait



Komentar