#hajidanumrah#humaniora#beritanasional#wabahcorona

Kemenkes Diminta Standardisasi Biaya Kesehatan Haji

( kata)
Kemenkes Diminta Standardisasi Biaya Kesehatan Haji
Ilustrasi haji. AFP

Jakarta (Lampost.co): Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama (Kemenag) meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengupayakan standardisasi biaya kesehatan haji yang dibebankan kepada calon jemaah. Salah satunya surat keterangan mampu berangkat atau istitha'ah.

"Sejauh ini belum ada standar biaya kesehatan haji dari Sabang sampai Merauke," kata Direktur Jenderal PHU Kemenag Nizar di Jakarta, Sabtu, 4 Juli 2020.

Dia menyebut ini menyebabkan dilema bagi jemaah. Pasalnya, biaya pemeriksaan kesehatan di beberapa daerah berbeda.

Nizar mengatakan hal tersebut bisa menghambat proses dokumen terutama paspor. Biaya kesehatan yang terlalu mahal membebani jemaah.

"Ada yang cukup sampel darah, ada juga yang sampai CT scan. Itu yang membuat biaya berbeda-beda dari ratusan ribu sampai dengan jutaan rupiah," ujar Nizar.

Situasi pandemi covid-19 juga membuat calon jemaah belum menyelesaikan pembuatan paspor. Sehingga berpengaruh kepada jemaah haji mendapatkan keterangan istitha’ah.

"Realitanya biaya test swab di setiap daerah juga berbeda-beda padahal bahannya sama. Ini juga perlu dibahas," ujar Nizar.

Ia berharap Kemenkes dapat mengalokasikan dana tes swab bagi jemaah haji untuk digratiskan. Pihaknya masih terus berkomunikasi dengan Kemenkes termasuk beban biaya tambahan terkait tes covid-19.

"Bagi yang belum menyelesaikan paspor juga harus menyelesaikan keterangan istitha’ah-nya ditambah keterangan bebas covid-19, maka ini perlu ada kajian lebih lanjut," tutur Nizar.

Adi Sunaryo



Berita Terkait



Komentar