#beritalampung#beritabandarlampung#kekerasanseksual#asusila

Kemendikbudristek Janji Hapus Dosa Besar Kekerasan Seksual di Ranah Pendidikan

( kata)
Kemendikbudristek Janji Hapus Dosa Besar Kekerasan Seksual di Ranah Pendidikan
Ilustrasi. Foto: Google Images


Bandar Lampung (Lampost.co): Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) berkomitmen menuntaskan tiga dosa besar pendidikan, salah satunya kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. 

Melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbudristek PPKS).

Kepala Pusat Penguatan Karakter Kemendikbudristek, Rusprita Putri Utami mengatakan pihaknya berharap seluruh elemen dan pemangku kepentingan dalam perguruan tinggi dapat mengambil peran untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual. 

"Permendikbud PPKS mewajibkan perguruan tinggi untuk membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS)," katanya, Rabu, 11 Januari 2023. 

Baca juga:  Wacana Larangan Main Lato-lato, Psikolog: Itu Tindakan Kurang Tepat

Ia menjelaskan satgas PPKS berfungsi sebagai tempat pelaporan, perlindungan, dan monitoring bagi korban dan saksi kekerasan seksual. 

"Satgas dapat melaporkan ke Kemendikbudristek apabila ada perguruan tinggi yang tidak suportif dalam menangani kasus kekerasan seksual," terangnya. 

Ia menambahkan jika kasus kekerasan seksual ditutup-tutupi oleh kampus dengan alasan reputasi kampus menjadi buruk.

Namun menurutnya, paradigma tersebut harus berubah. Kampus mesti menunjukkan keberpihakan kepada korban kekerasan seksual dan memberi rasa aman dan nyaman bagi seluruh sivitas akademika untuk menjalankan pendidikan secara optimal. 

"Hal utama yang perlu diingat bahwa identitas para pihak terkait, terutama identitas korban, tidak boleh disebarluaskan. Kita sangat perlu berpegang pada prinsip kerahasiaan dalam penanganan kasus kekerasan, baik itu identitas korban dan para pihak yang terlibat dalam penanganan kasus, maupun data kasus berjalan," jelasnya. 

Baginya, perubahan paradigma bahwa kampus tidak perlu menutupi kasus kekerasan seksual membutuhkan peran semua pihak di perguruan tinggi, demi terwujudnya lingkungan kampus yang sehat, aman, dan nyaman tanpa kekerasan seksual. 

"Nama baik institusi ditentukan dari caranya merespons kasus dan membantu korban," ujarnya.

Adi Sunaryo








Berita Terkait



Komentar