#pajak#lahanparkir

Kemendagri Turun Tangan Mediasi Persoalan Lahan Parkir RSUDAM Lampung

( kata)
Kemendagri Turun Tangan Mediasi Persoalan Lahan Parkir RSUDAM Lampung
Ilustrasi. Dok/Lampost.co

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) turun tangan untuk menyelesaikan persoalan lahan parkir di Rumah Sakit Umum Abdul Moeloek (RSUDAM) Lampung. Pihak-pihak terkait akan dipanggil untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Direktur RSUAM Lampung, dr Hery Djoko Subandriyo mengatakan pihaknya sudah berkonsultasi dengan Kemendagri dan Kementerian Keuangan terkait persoalan parkir tersebut. "Nanti dari pusat akan memanggil semua pihak. Mendagri akan memediasi dan mendengarkan pendapat pihak-pihak terkait," katanya saat ditemui di Kantor Gubernur Lampung, Rabu, 8 Januari 2020.

Dia menambahkan persoalan parkir tersebut juga sudah disampaikan kepada Komite Standardisasi Akuntasi Pemerintah (KSAP) mengenai masalah keuangan dan Kemendagri mengenai sengketa. Ia juga mengatakan apa pun keputusan final dari pusat, pihaknya akan mengikutinya.

"Sekitar pertengahan Januari sepertinya, tapi kami tunggu saja untuk mediasinya. Kami inginkan persoalannya segera selesai," katanya.

Sebelumnya Bidang (Kabid) Pajak BPPRD Bandar Lampung, Andre Setiawan mengatakan pihaknya masih menunggu panggilan dari KSAP dan Kementerian Keuangan. "Belum ada panggilan dari pusat, ya kami tetap kalau itu objek pajak," katanya.

Tentunya BPPRD bakal menyiapkan sejumlah argumen, peraturan, dan dasar hukum Pemkot dalam menarik pajak. Pemkot berpegang pada UU 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta surat dari Dirjen Perimbangan Keuangan, Kemenkeu.

Argumen tersebut disiapkan jika pusat memerlukan ketika ada penilaian soal siapa yang berwenang menarik pajak. "Nanti kan dari pusat undang kami juga, biar keterangannya berimbang," katanya.

Jika putusan dari KASP menyebutkan PT Hanura atau pengelola parkir bukan merupakan objek pajak, pihaknya tidak serta merta langsung mengaminkan. Pihaknya akan mempelajari serta meminta arahan dari kepala BPPRD dan Wali Kota Bandar Lampung Herman HN.

Sementara Asisten I Bidang Kesra Pemprov Lampung Irwan S Marpaung mengatakan penarikan pajak mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2019 tantang Pajak dan Retribusi Daerah. Pemprov mengacu pada Pasal 62 Ayat (2) poin A yang menyebutkan tempat parkir pemerintah dan pemerintah daerah tidak termasuk objek pajak.

Pemprov juga mengacu kepada Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). "Kan itu kawasan Pemprov, bukan kayak parkir di hotel atau mal. Kami mengacu sama UU pajak, sama Permendagri BLUD, yang menyebutkan BLUD mempunyai fleksibilitas. Kemudian itu (PT HZL) kan bukan pengelola, tapi penarik (tarif) untuk BLUD rumah sakit," katanya.

Selain itu guna menguatkan payung hukum, Marpaung menyebutkan Pemprov Lampung sebenarnya sudah menyurati Dirjen Perimbangan Keuangan, Kemenkeu, terkait polemik penarikan pajak tersebut. Kemudian pemprov mendapat balasan nomor 2708/pk.142/2019 yang menguatkan pengelolaan parkir tersebut dikelola BLUD dan bukan merupakan objek pajak Pemkot Bandar Lampung. 

Muharram Candra Lugina



Berita Terkait



Komentar