#ikn#perizinan#pembangunan

Kemendagri Minta Pemda Setop Pemberian Perizinan di Kawasan IKN

( kata)
Kemendagri Minta Pemda Setop Pemberian Perizinan di Kawasan IKN
Seketsa IKN. Ilustrasi


Jakarta (Lampost.co)--Pembangunan fisik di Ibu Kota Negara (IKN) akan dimulai pada Agustus 2022 dan terus berlanjut pascadisahkannya UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Untuk itu kelancaraan proses di lapangan harus didukung penuh semua pihak dan menjadi satu kesatuan gerak pembangunan yang bersifat  komprehensif. Arah kebijakan tersebut mengemuka pasca digelarnya Rapat Pengendalian Pemanfaatan Lahan Dalam dan Persiapan Tahap Pembangunan Kawasan IKN di Jakarta, Selasa, 5 Juli 2022.

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Safrizal ZA, yang hadir mewakili Mendagri dalam rapat yang dipimpin Menteri PUPR tersebut, menegaskan bahwa pengendalian dan pengalihan hak atas tanah sudah diatur dalam Keppres Nomor 65 Tahun 2022 Tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara yang merupakan kewenangan Badan Otorita.

"Untuk itu kami meminta pihak-pihak diluar Badan Otorita menahan diri dan menghentikan aktivitas pemanfaatan lahan sampai petunjuk teknis Inmendagri diterbitkan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi," ujarnya.    

Secara faktual hal ini penting untuk memberikan jaminan kepastian hukum ditengah munculnya pemanfaatan tanah tak berizin di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) oleh sekelompok pihak yang mengatasnamakan masyarakat dan atau korporasi sehingga dapat bermuara pada aksi atau klaim sepihak.

"Pemerintah Daerah harus segera mengidentifikasi perijinan yang telah dikeluarkan dan menghentikan proses perijinan yang sedang dan akan dilakukan agar tercipta susana yang kondusif dengan terus berkoordinasi secara intensif dengan Badan Otorita," lanjut Safrizal.

Sementara itu, skema penegakan hukum dalam pemanfaatan lahan di kawasan IKN,  perlu menjadi perhatian sehingga kolaborasi Forkopimda harus terus diperkuat.

"Salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan di IKN adalah soliditas Forkopimda Provinsi Kalimantan Timur, oleh karena itu Pemerintah Daerah harus menempatkan diri sebagai simpul Forkopimda dengan terus melibatkan aparat kewilayahan dalam mewujudkan ketentraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat (trantibumlinmas) di kawasan IKN," pungkas Safrizal.

Sri Agustina






Berita Terkait



Komentar