#Pemerintahan#Kemendagri

Kemendagri Jamin Penjabat Kepala Daerah Dievaluasi

( kata)
Kemendagri Jamin Penjabat Kepala Daerah Dievaluasi
Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar. MI/Rommy Pujianto


Jakarta (Lampost.co) -- Penjabat kepala daerah sementara diwanti-wanti serius dan berhati-hati menjalankan tugasnya. Jika tidak, jabatan yang melekat ke pengganti sementara kepala daerah tersebut bisa ditanggalkan.

"Jika ada pelayanan publik bermasalah, hari ini dilantik, besok bisa dicopot," kata Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar di diskusi virtual Polemik Trijaya, Sabtu, 13 Maret 2021.

Dia menyebut masa jabatan penjabat kepala daerah biasanya hanya berusia setahun. Setelah itu, kinerja mereka bakal dievaluasi.

"Dapat dipilih kembali dengan orang yang sama atau orang berbeda," ungkap dia.

Namun, pengawasan dilakukan setiap hari. Dia menjamin pengawasan ketat itu bakal diterapkan. Sebab, Indonesia punya banyak stok pejabat tinggi yang bisa mengisi sementara posisi kepala daerah yang kosong.

"Karena yang antre untuk mengganti banyak sekali," ujar dia.

Sebelumnya, sebanyak 282 daerah bakal dipegang oleh penjabat. Sebab, jadwal pemilihan kepala daerah (pilkada) selanjutnya bakal dilakukan pada 2024.

Artinya, kepala daerah yang masa jabatannya habis 2022 dan 2023 bakal digantikan sementara oleh pejabat tinggi madya atau eselon I untuk gubernur. Sedangkan bupati dan wali kota diisi oleh pimpinan tinggi pratama atau eselon II.

Abdul Gafur







Berita Terkait



Komentar