#Kesehatan#VirusKorona#ZonaMerah

Kelurahan di Kecamatan Zona Merah Lampura Terkendala Anggaran

( kata)
Kelurahan di Kecamatan Zona Merah Lampura Terkendala Anggaran
Ilustrasi: Medcom.id


Kotabumi (Lampost) -- Sebanyak lima kecamatan di Kabupaten Lampung Utara masuk zona merah penyebaran covid-19. Untuk melakukan penanggulangan, sejumlah kelurahan di kecamatan terkait mengaku terkendala anggaran.

"Itulah masalahnya. Kami mau bekerja tapi dukungan dana tak ada. Bagaimana kami akan bekerja kalau tak ada anggaran," kata Suteja, Lurah Kelapa Tujuh, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Minggu, 9 Mei 2021.

Karena masuk dalam kecamatan zona merah ia siap melaksanakan arahan bupati setempat untuk menjalankan tugas penanggulangan. Namun, dengan kondisi minim dana, pihaknya hanya melaksanakan imbauan dan sosialisasi kepada masyarakat

Ia mengatakan penanganan covid-19 di wilayahnya tidaklah mudah. Selain kendala anggaran, kendala di lapangan adalah sikap cuek masyarakat terhadap penyakit yang tengah menjadi perhatian masyarakat dunia termasuk Indonesia.

"Mereka cuek dan beranggapan tak ada virus itu. Walau seadanya kami tetap memberikan pemahaman baik melalui majelis-majelis maupun keadaan lainnya. Itulah tantangan dalam memberikan pemahaman penyebaran korona di wilayah kami," ujarnya.

Selain itu informasi seputar warga terpapar juga tidak memadai sehingga kelurahan tidak dapat memberi pengawasan ekstra. Akibat minimnya anggaran maka pihaknya tidak bisa berupaya lebih selain sosialisasi dan memberikan imbauan ke masyarakat.

Camat Kotabumi Selatan, Sari Husein mengakui kendala anggaran menyebabkan jajaran di kelurahan kurang maksimal menjalan tugas sesuai arahan pemerintah daerah. Terutama dalam hal upaya kontrol dan antsisipasi penyebaran covid-19.

"Kami terkendala, apalagi wilayah Kotabumi Selatan ini adalah daerah endemik, karena sejak awal telah banyak kasus menimpa warganya. Mulai zona kuning, zona orange, sampai zona merah sudah kami alami, khususnya di wilayah kelurahan," tambahnya.

Ia berharap pemerintah daerah dapat mengakomodir aspirasi masyarakat bawah. Sebab, jangan untuk membentuk satuan tugas khusus wilayah endemik. Untuk rutinitas menunjang personal di lapangan saja sudah terkendala anggaran.

Abdul Gafur







Berita Terkait



Komentar