#BPN#BERITATUBABA

Keluarga Bandardewa Desak BPN segera Cabut HGU

( kata)
Keluarga Bandardewa Desak BPN segera Cabut HGU
Lokasi PT HIM. (Foto : Lampost.co/Ahmad Sobirin)


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Keluarga dari 5 keturunan Bandardewa, Kabupaten Tulangbawang Barat mendesak Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk segera mencabut Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 35/HGU/BPN RI/2013 dinilai cacat hukum.

Juru bicara 5 keturunan Bandardewa, Achmad Sobrie, mengungkapkan, dalam HGU tersebut terdapat sebagian lahan yang dikuasakan kepada leluhurnya seluas 1.470 hektare tepatnya di Pal 133-139. Hal itu berdasarkan surat keterangan Hak Kekuasaan Tanah Hukum Adat Nomor 79/Kampoeng/1922 yang terdaftar di Kantor Pesirah Marga Teganom tanggal 27 April 1936. Dalam surat tersebut disebutkan jika para penyimbang adat meliputi Pangeran Radja Sakti, Pangeran Balak, Madrus, Goeroe Alam dan Moesa sebagai pemilik tanah Ulayat dimaksud. Dengan demikian, lahan ini secara sah dimiliki oleh kelima penyimbang Kampung Bandardewa, Kecamatan Tulangbawang Tengah, Kabupaten Tulangbawang Barat.

"Tanah ini kemudian dicaplok secara sewenang-wenang tanpa menemui kami sebagai keturunan yang sah melalui HGU pada 1989 dan diperpanjang pada 2013 yang dilakukan sejumlah oknum secara rahasia untuk kemudian dikelola oleh PT Huma Indah Mekar (HIM)," kata dia di kediamannya di Enggal, Bandar Lampung, Selasa, 1 Juni 2021.

Dalam rangka pengembalian hak atas lahan ini, lanjutnya, 5 keturunan sudah melakukan berbagai upaya. Salah satunya melalui Komnas HAM hingga diterbitkan surat nomor 036/R/Mediasi/VII/2013 yang merekomendasikan kepada Presiden agar HGU Nomor 16/HGU/1989 untuk dievaluasi dan Bupati Tulang Bawang Barat memfasilitasi penyelesaian sengketa.

Kemudian dipertegas Gubernur Lampung Cq Tim Terpadu Penyelesaian Konflik Perkebunan yang dibentuk atas keputusan Gubernur nomor G/886/B.I/HK/2013 tanggal 10 Desember 2013.

"Hingga dinyatakan, setelah berakhir masa berlaku HGU 1989 yakni pada 31 Desember 2019 pihak manajemen PT HIM berkewajiban bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan sengketa sesuai ketentuan menurut perundang-undangan yang berlaku. Tetapi, nyatanya sampai sekarang kami menunggu iktikad baik mereka sama sekali tidak ada," ujarnya.

Menurut Sobrie, dalam RDP Komisi II DPR RI tanggal 27 Agustus 2008 dengan Kepala BPN RI telah disimpulkan agar HGU PT HIM untuk dilaksanakan pengukuran ulang di lapangan. Menindaklanjuti ini kemudian biaya pengukuran telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Tulangbawang Barat tahun 2008 dan APBD Perubahan 2009. 

"Namun, kegiatan pengukuran tanah seperti yang diminta DPR RI tidak direalisasikan. Dan ganti rugi dari PT HIM kepada kami sebagai keturunan sah tidak pernah terjadi," keluhnya.

Sobrie menegaskan pihaknya tidak asal mengaku sebagai keturunan pemilik sah karena ada legal standing dan telah diakui oleh Pengadilan Agama Kota Metro.

"Dalam permasalahan ini kami meminta dengan sangat agar negara hadir untuk mengembalikan hak kami sebagai warga negara Indonesia yang patuh hukum," ujarnya. 

Wandi Barboy







Berita Terkait



Komentar