#opini#kkb#terorpapua

Kekejian KKB dan Pembangunan di Papua

( kata)
Kekejian KKB dan Pembangunan di Papua
Foto Jerry Omona/Metromerauke

MEMAHAMI konflik dan tindak kekerasan yang hingga kini terus terjadi di Bumi Cenderawasih, Papua, harus dikaji dalam konteks perkembangan industrialisasi, marginalisasi, dan implementasi dari pendekatan militeristis yang serba-dilematik. Kasus pembunuh­an 31 pekerja PT Istaka Karya yang tengah membangun jembatan di Distrik Yali, Kabupaten Nduga, Papua, akibat ditembak kelompok kriminal bersenjata (KKB) bukan sekadar peristiwa kriminal yang berdiri sendiri.

Kasus ini ialah bagian atau impli­kasi dari proses transformasi dan perubahan sosial-budaya yang terjadi di sebuah wilayah pedalaman, yang melahirkan resistansi yang dikembangkan penduduk lokal dalam menyikapi proses perubahan sosial-budaya yang terjadi di sekitarnya.

Tindakan keji salah satu sempalan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang dipimpin Egianus Kogoya sudah tentu harus diproses secara hukum. Para pelaku harus mempertanggungjawabkan tindakan biadab yang mereka lakukan. Namun, untuk mencegah agar peristiwa yang sama tidak terulang kembali, sesungguhnya yang dibutuhkan bukan sekadar tindakan hukum, melainkan juga pemahaman dan pendekatan yang benar-benar menyelesaikan akar permasalahan.

Resistansi Masyarakat Lokal

Sebagai bagian dari wilayah pedalaman yang jauh tertinggal jika dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia, Papua memang memiliki struktur dan karakteristik masyarakat yang khas. Berbeda dengan wilayah daratan dan Pulau Jawa pada umumnya yang telah berkembang sedemikian pesat, di Papua selama lima dekade lebih pembangunan yang dikembangkan cenderung mismatch dengan karakteristik masyarakat sosio budaya lokal.

Studi yang dilakukan Ngadisah­ (2003), misalnya, menemukan pe­rencanaan dan pembangunan proyek yang hanya mencakup aspek-aspek teknis dan finansial tanpa memperhitungkan biaya sosial yang harus ditanggung penduduk lokal Papua, terutama eksistensi adat istiadat dan hak-hak adat masyarakat setempat, terbukti hanya melahirkan sejumlah problem sosial-budaya.

Kesenjangan budaya antara kultur kapitalisme yang sudah mengglobal dan sistem nilai tradisional telah menimbulkan culture shock. Bahkan, studi Ngadisah juga menemukan sebagian warga lokal Papua yang menolak kehadiran industrialisasi bukan sekadar melakukan protes sosial, melainkan juga melakukan serangkaian aksi yang dapat ditengarai sebagai suatu gerakan sosial.

Seperti juga terjadi di berbagai komunitas, kegagalan masyarakat lokal menyesuaikan diri (readjustment) terhadap perubahan yang cepat menyebabkan mereka mudah terpicu untuk melakukan gerakan-gerakan radikal atau tetap diam dengan memendam suatu persoalan. Mengutip Koentjaraningrat (1993), Ngadisah menekankan bahwa kebijakan yang berpusat pada proyek dan dilaksanakan dengan konsep kebijakan dan dana dari atas hampir selalu menimbulkan reaksi negatif. Sebab, dalam prosesnya telah mengubah adat kebiasaan dan pola hidup yang selama ini menjadi pegangan dalam kehidupan sosial mereka.

Di Pa­pua, pembangunan yang terjadi akibat kehadiran berbagai perusahaan mul­ti­na­sio­nal yang begitu masif sesungguhnya merupakan manifestasi dari sistem kapitalistik. Masyarakat lokal dipaksa beradaptasi, tetapi tanpa pernah dilibatkan dalam proses perencanaan program secara partisipatif. Puncak ketidakpuasan itu akhirnya melahirkan tuntutan membentuk Negara Papua Merdeka.

Di antara kelompok masyarakat lokal yang tidak puas dan merasa menjadi korban proses perubahan yang terjadi di Papua, akhirnya melahirkan sejumlah KKB yang terdiri atas berbagai faksi, termasuk faksi yang memilih jalur kekerasan, seperti KKB pimpinan Egianus Kogoya.

Penulis pernah melakukan penelitian dampak industrialisasi di Papua. Berdasarkan pengalaman yang terjadi di berbagai wilayah di Papua yang kerap diwarnai konflik dan resistansi masyarakat lokal terhadap arus industrialisasi, akar permasalahan yang menjadi sumber perselisihan ialah, pertama, kecemburuan dan protes masyarakat lokal terhadap tindakan perusahaan yang dinilai sering merampas tanah adat dan memarginalisasi posisi masyarakat lokal.

Kedua, kompensasi dan distribusi dana serta program CSR perusahaan yang ditengarai hanya dinikmati tokoh-tokoh tertentu. Padahal, antarsuku satu dan yang lain umumnya saling mengklaim sebagai pihak yang paling berhak atas pemanfaat­an dana itu. Ketiga, implementasi pendekatan militeristis yang dinilai telah merampas dan menekan hak-hak dasar masyarakat Papua.

Apa yang terjadi di Papua selama ini intinya ialah penolakan terhadap kebijakan pembangunan yang mengabaikan keberadaan masyarakat lokal. Pembangunan yang bersifat sentralistis dan dipaksakan dari atas bukan hanya melahirkan perubahan pada tradisi, tercabiknya nilai-nilai spiritual, perubahan pada pola mata pencaharian penduduk, melainkan juga menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial dan perampasan hak-hak adat masyarakat lokal. Dalam rangka menuntut kembali hak-hak mereka itulah, akhirnya di kalangan masyarakat Papua tidak hanya terjadi protes sosial, tetapi juga melahirkan gerakan sosial yang berkepajangan.

Dilematik

Untuk menangani aksi-aksi penolakan dan resistansi masyarakat Papua, terutama dari faksi OPM yang memilih tindakan kekerasan, harus diakui bukan hal yang mudah, bahkan serba-dilematik. Di satu sisi, kemunculan dan eksistensi KKB yang meresahkan dan bahkan melakukan tindakan keji membunuh orang-orang yang tidak bersalah tentu harus ditangani dengan tegas. Di sisi lain, jika pendekatan militeristis yang diterapkan secara terus-menerus, tentu tidak menutup kemungkinan akan melahirkan resistansi balik yang makin keras.

Menghadapi situasi yang serba-dilematik seperti ini, yang dibutuhkan sesungguhnya ialah langkah dan kebijakan yang benar-benar mempertimbangkan kondisi dan kepentingan masyarakat lokal. Pertama, lebih dari sekadar membangun berbagai prasarana fisik, seperti jalan dan jembatan untuk membuka isolasi. Yang tak kalah penting, pembangunan yang dikembangkan di Papua juga harus fokus membangun kualitas sumber daya manusia lokal sebagai fondasi agar masyarakat mampu merespons berbagai perubahan dan industrialisasi yang dikembangkan di sana.

Kedua, membangun kembali kepercayaan masyarakat lokal dan kesediaan untuk menghargai eksistensi masyarakat adat dengan menerapkan model pembangunan yang partisipatif dan mencegah terjadinya proses marginalisasi masyarakat lokal. Penetrasi industrialiasi global yang masuk ke Papua hendaknya tidak hanya menguras kekayaan sumber daya alam setempat dan menganggap persoalan selesai dengan memberi ganti rugi material semata. Apa yang dibutuhkan masyarakat sebetulnya ialah perlakuan manusiawi, keadilan, dan distribusi kesejahteraan yang benar-benar merata.

Tanpa adanya jaminan bahwa pembangunan dan industrialisasi yang berkembang di Papua benar-benar pro masyarakat lokal, bukan tidak mungkin akan terus bermunculan faksi-faksi OPM dan KKB yang meresahkan masyarakat dan merongrong wibawa negara.

Bagong Suyanto/ Guru Besar Sosiologi FISIP Universitas Airlangga

Berita Terkait

Komentar