#KORUPSI#BERITALAMPUNG

Kejati Tetapkan Dua Tersangka Korupsi BUMD Lampung

( kata)
Kejati Tetapkan Dua Tersangka Korupsi BUMD Lampung
Kajati dan jajaran menggelar konferensi pers dan menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi di BUMD Lampung, Rabu, 21 April 2021. (Foto:Lampost.co/Asrul S Malik)


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung menetapkan Direktur Utama PT Lampung Jasa Utama (LJU) dan satu orang mitra kerja sebagai tersangka kasus dugaan penyelewengan pengelolaan keuangan tahun anggaran 2016-2018 di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik pemerintah provinsi tersebut. 

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Lampung, Heffinur, mengatakan, para tersangka berinisial AJU sebagai direktur utama BUMD pada waktu itu dan AJY sebagai pihak yang melakukan kerja sama dengan pihak PT LJU.

"Dua orang sudah kami tetapkan sebagai tersangka, meski belum keluar audit kerugian negara dari BPK. Tetapi, kerugian sementara ditaksir mencapai Rp3 miliar," ujar Kajati dalam konferensi pers di kantor kejati Lampung, Rabu, 21 April 2021. 

Menurutnya, kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan BUMD PT Lampung Jasa Utama ini terjadi di tahun anggaran 2016, 2017 dan 2018. Dalam periode 3 tahun tersebut pemerintahan provinsi sebagai pemegang saham tertinggi telah melakukan penyertaan modal kepada BUMD PT LJU yang jumlahnya mencapai Rp30 milyar.

"Dana penyertaan modal ini disuntikan secara bertahap, tidak sekaligus," katanya.

Pada awalnya penyertaan modal ini dimaksudkan untuk meningkatkan Pendapatan Aset Daerah (PAD) Provinsi Lampung. Tetapi pada kenyataannya selama tahun 2016, 2017 dan 2018 BUMD ini tidak memberikan hasil dan kontribusi kepada pemerintah provinsi.

Hal ini dinilai karena pengelola keuangan melakukan pengeluaran tidak sesuai dengan perencanaan. Perbuatan pengurus ini telah bertentangan dengan UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pengelolaan BUMD harus memenuhi tata kelola perusahaan yang baik.

Meski baru menetapkan dua tersangka, Kajati menyebut tidak menutup kemungkinan, ada orang lain yang terlibat dalam perkara tersebut. Kajati juga mendalami apakah ada upaya KKN dalam penunjukan direktur BUMD tersebut, dan indikasi penyerahan uang. Sebanyak 25 orang diperiksa  dalam perkara tersebut. Meski telah menetapkan dua tersangka, keduanya belum ditahan.

"Tidak menutup kemungkinan ada pelaku lainnya. Kami juga mendalami apakah ada indikasi ke sana (KKN) dalam penunjukan direktur, karena ini kan bersifat dislike," ujarnya.

Kajati menerangkan modus yang dijalankan yakni PT LJU menjalin kerja sama dengan salah satu perusahan untuk pengadaan batu untuk pengerjaan tol. Ternyata, perusahaan tersebut tidak mempunyai pengalaman dan rekam jejak di bidang tersebut.

"Tidak punya pengalaman, tidak punya batu, dan tidak punya lahan. Nah, sistem mereka ini PO, ternyata ada beberapa yang PO juga fiktif," katanya.

Perbuatan kedua tersangka sebagaimana diatur dalam Primer Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Kemudian, Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Wandi Barboy







Berita Terkait



Komentar