#beritalampung#beritalampungterkini#hukum#korupsi

Kejati Masih Fokus Penyidikan Korupsi Retribusi Sampah Bandar Lampung

( kata)
Kejati Masih Fokus Penyidikan Korupsi Retribusi Sampah Bandar Lampung
Foto ilustrasi. Dok


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung belum menentukan lembaga mana yang akan diminta menghitung kerugian negara dugaan korupsi dana retribusi sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bandar Lampung tahun anggaran 2019—2021. Fokus Kejatiuntuk saat ini adalah masih dalam tahap penyidikan.

Kasipenkum Kejati Lampung, I Made Agus Putra, menyatakan penyidik fokus memeriksa seluruh saksi yang terkait perkara tersebut terlebih dahulu. Setelah itu, baru menentukan apakah BPKP Perwakilan Lampung ataupun Inspektorat Bandar Lampung yang akan menghitung kerugian. "Hasil penyidikan itulah nantinya dijadikan bahan atau data proses pengajuan untuk penghitungan kerugian negara," katanya, Kamis, 6 Oktober 2022.

Baca juga: Eks Kepala DLH Bandar Lampung Diperiksa Terkait Korupsi Sampah  

Dia menjelaskan empat saksi diperiksa pada Kamis, 6 Oktober 2022 dalam perkara ini. Mereka, yakni SW, mantan Kadis Lingkungan Hidup (DLH) Bandar Lampung 2019—2021;  AS,  staf Pertanahan dan Hukum Perumnas Bukit Kemiling Permai; TM, pengelola Perumahan Kedamaian Indah, dan DW, manajer Umum Chandra Group.

Sebelumnya, enam saksi diperiksa pada Rabu, 5 Oktober 2022, yakni RA, selaku Plt Kadis DLH Bandar Lampung 2019—2021; BDN, kadis DLH Bandar Lampung saat ini; AP, karyawan Perumahan Springhill; LNA, karyawan Perumahan Vila Citra; LN, karyawan Perumahan Bumi Asri; dan SE, karyawan Perumahan Bukit Kencana. "Untuk Kamis ini kami memeriksa empat saksi," ujarnya.

Made menambahkan pemeriksaan untuk mengetahui apa yang para saksi ketahui seputar dugaan korupsi tersebut. Kemudian agar penyidik menemukan fakta hukum dan memperkuat pembuktian dan melengkapi berkas perkara tindak pidana korupsi dalam pemungutan retribusi sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Bandar Lampung tahun anggaran 2019—2021.

"Dalam tahap penyelidikan ada beberapa fakta yang harus didalami pada kegiatan tersebut, di antaranya mekanisme pengelolaan retribusi sampah yang tidak sesuai dengan yang telah ditentukan, di mana objek retribusi yang dipungut namun tidak disetorkan ke kas negara," katanya.

Sementara itu, berdasarkan pantauan Lampost.co, mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bandar Lampung, SW, datang sekitar pukul 10.00 WIB ke kantor Kejati Lampung dengan mengenakan kemeja putih dan celena berwarna krem serta memakai masker warna putih. Usai menjalani pemeriksaan di gedung Aspidsus Kejati Lampung, sekitar pukul 11.55 WIB, keluar dari ruang Aspidsus dengan membawa map yang diduga berisikan dokumen.

Namun, sebelum meninggalkan kantor Kejati Lampung, SW yang pernah menjabat sebagai kepala Dinas Sosial Bandar Lampung sempat menunggu di pos satpam menunggu mobil yang menjemputnya. Saat mobil Toyota Calya BE-2342-DY datang, SW kemudian meninggalkan Kejati.

Dia enggan memberikan komentara saat sejumlah awak media yang sudah menunggu dan ingin menanyakan hasil pemeriksaan. SW hanya melambaikan tangan sembari berjalan menuju arah mobil.

Muharram Candra Lugina








Berita Terkait



Komentar