sabukejari

Kejari Pringsewu Musnahkan 37.1546 Gram Sabu

( kata)
Kejari Pringsewu Musnahkan 37.1546 Gram Sabu
Jajaran Kejari Pringsewu melakukan pemusnahan barang rampasan di halaman kejari, Rabu (22/7/2020). Widodo.


Pringsewu (Lampost.co) -- Kejaksaan Negeri Pringsewu memusnahkan sejumlah barang bukti dan barang rampasan dalam kasus kasus pidana umum diantaranya sabu sebanyak 37.1546 gram dan pil mercy sebanyak 2.007 butir. Barang bukti lain seperti pakaian, kasur, pakaian dalam, meja, kursi, juga dimusnahkan pada Rabu, 22 Juli 2020.

Kajari Pringsewu Amru E. Siregar menjelaskan beberapa keberhasilan yang telah dicapai selama kurun waktu satu tahun yakni pembinaan terdapat penyetoran penerimaan negeri bukan pajak dengan jumlah total yang telah disetor ke kas negara periode Januari hingga Juni 2020 Rp104.116.000, tunggakan sebanyak 287 perkara dengan total denda Rp30.486.000, dan penyerapan anggaran pada Kejaksaan Negeri Pringsewu telah mencapai 48,82%.

Kajari menambahkan pada bagian Pidana Umum seperti tindak pidana terhadap orang dan harta benda, tindak pidana yang mengganggu keamanan negara dan ketertiban umum dan tindak pidana umum lainnya yang diatur diluar KUHP dengan total SPDP 138 SPDP, 149 Tahap I, 136 Tahap II, 82 eksekusi perkara.

Kemudian kata Amru E. Siregar pada Tindak Pidana Khusus terdapat 1 Penyelidikan dan 1 penyidikan.  Untuk kasus penyelidikan yaitu  kasus permasalahan dana hibah KONI Kab. Pringsewu Tahun 2017 dan 2018. Bahwa hasil penyelidikan yang dikordinasikan dengan APIP ada temuan sejumlah Rp80.445.047.

Berdasarkan temuan tersebut telah dilakukan Pengembalian ke Kas kONI pada tanggal 26 dan 30 Juni 2020, dalam tempo kurang dari 10 hari sejak diberitahukan adanya temuan tersebut. Berdasarkan hal-hal tersebut telah ditemukan perbuatan melawan hukum namun ketika dilakukan koordinasi dengan inspektorat Kab. Pringsewu dan dilakukan investigasi telah ada pengembalian.

Lebih lanjut kajari menyatakan terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi kejaksaan tetis menuntaakan kasus pembangunan Gedung Rawat inap Kelas III Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pringsewu. Dalam kasus tersebut terungkap bahwa pembangunan tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersumber dari Dana Kementerian Kesehatan sebesar Rp.3.557.370.000. Selain itu ada  dana sharing dari APBD kabupaten Pringsewu sebesar 15% atau Rp355.737.000, jadi keselurahnnya  sebesar Rp3.913.107.000.

Kajari menambahkan dari hasil penyelidikan dan penyidikan ternyata pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III tersebut tidak sesuai spesifikasi pada kontrak sehingga menimbulkan kerugian negara yang dilakukan perhitungan kerugian Negara oleh Ahli BPKP. 

Menurutnya, dari hasil perhitungan tekhnis Ahli konstruksi bahwa di temukan adanya kerugian keuangan Negara dalam pembangunan Gedung Rawat Inap klas III Rumah Sakit Umum (RSUD) Pringsewu tahun anggaran 2012 sebesar Rp717.000.000. 

Kajari menambahkan bahwa kasus korupsi RSUD Pringsewu sudah masuk tahap P-21 (Berkas Perkara sudah Lengkap), namun belum bisa di lakukan penahanan lantaran pihak rutan belum bisa menerima tahanan titipan jaksa karena pandemic covid-19.

Lebih lanjut kajari menambajkan pada bagian Perdata dan TUN terdapat 3 pendampingan hukum atau legal assistance, 5 MoU, 1 bantuan hukum penagihan BPJS Kesehatan dengan rincian yaitu 3 Badan Usaha melunasi tunggakan iuran BPJS Kesehatan dengan total Rp13.061.598, 7 badan usaha patuh dan meregistrsikan pegawainya ke BPJS Kesehatan, 3 pekon melunasi tunggakan iuran BPJS Kesehatan dengan total Rp. 46.862.384, dan 2 pekon patuh dan meregistrsikan pegawainya ke BPJS Kesehatan.

 

Setiaji Bintang Pamungkas







Berita Terkait



Komentar