#lamsel#korupsi#disparbud

Kejari Lamsel Bidik Tiga Kasus Korupsi Disparbud

( kata)
Kejari Lamsel Bidik Tiga Kasus Korupsi Disparbud
Kajari Lamsel Hutamrin memberikan keterangan resmi terkait kasus tindak pidana korupsi di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Lampung Selatan. Lampost.co/Perdhana Wibysono

Kalianda (Lampost.co) -- Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Selatan membidik kasus dugaan tindak pidana korupsi di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) setempat. Kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait tiga kegiatan Disparbud Lamsel tidak sesuai dengan pelaksanaannya yang terjadi pada 2018 lalu.

Kepala Kejari Lamsel Hutamrin menjelaskan penggeledahan yang dilakukan di Disparbud Lamsel, Selasa, 3 Desember 2019, untuk mencari alat bukti penyidikan.

"Kami lakukan penggeledahan kemarin merupakan upaya mencari alat bukti lain atau pendukung," kata dia saat pers rilis di ruang kerjanya, Rabu, 4 Desember 2019.

Dia menjelaskan penggeledahan yang dilakukan tersebut merupakan hal yang lumrah dalam proses penyidikan perkara kasus tindak pidana korupsi. Ketiga kasus yang sedang dalam penyelidikan, pertama pelaksanaan kegiatan Festival Kalianda Rp1,3 miliar, di antaranya dalam penggunaan dana sewa penginapan Rp120 juta, sewa jasa peliputan dan penayangan Rp98 juta, dan sewa kapal Rp50 juta yang dilakukan bidang kesenian Disparbud.

Kedua, kegiatan pelestarian dan aktualisasi adat budaya Lampung Selatan Rp355 juta dan terakhir kegiatan perekat adat budaya Lampung Selatan Rp375 juta.

"Ketiga kegiatan ini sudah kami lakukan pengumpulan data dan bahan keterangan," ujarnya.

Sebelas saksi dari berbagai unsur, di antaranya ASN, masyarakat, dan pihak ketiga diperiksa dalam penyelidikan tindak pidana kasus korupsi di Disparbud tersebut. "Sebelas saksi sudah diperiksa atau diminta keterangan dan semua kooperatif," ujarnya.

Penyelidikan dugaan kasus tindak pidana korupsi korupsi yang dilakukan sejak Rabu, 2 Oktober 2019 itu sudah meningkat menjadi penyidikan, sejak Senin, 11 November 2019.

"Setelah dua alat bukti cukup, maka diterbitkan surat perintah penyidikan secara umum," ujarnya.

Berdasarkan fakta proses penyidikan nanti, baru bisa menyimpulkan para tersangka atau yang bertanggung jawab atas ketiga kegiatan tersebut. "Untuk kerugian negara masih kami hitung, nanti bisa menyimpulkan siapa yang paling bertanggung jawab," ujar dia.

Setelah itu akan dikeluarkan surat perintah penyidikan (sprindik) khusus, untuk penetapan tersangka terkait dengan kasus tindak pidana korupsi. "Setelah ini akan diterbitkan sprindik khusus," katanya.

Hutamrin berjanji akan secepatnya mengungkap kasus tindak pidana korupsi sesuai dengan koridor hukum. "Pasti akan kami lakukan secepatnya kasus ini," katanya.

Muharram Candra Lugina



Berita Terkait



Komentar