#beritalampung#beritalampungterkini#korupsi#tipikor

Kejari Lampura Terus Sidik Kasus Korupsi BUMDes ABT Holding Company

( kata)
Kejari Lampura Terus Sidik Kasus Korupsi BUMDes ABT Holding Company
Ilustrasi. Dok


Kotabumi (Lampost.co) -- Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Utara masih menahan oknum kepala desa dan anaknya untuk 20 hari ke depan. Penahanan terkait kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ABT Holding Company yang merugikan negara miliaran rupiah.

Kasi Intel Kejari Lampung Utara I Kadek Dwi Ariatmaja mewakili Kajari Mukhzan mengatakan hingga kini masih menahan oknum kepala Desa Kinciran, Kecamatan Abung Tengah, berinisial J dan anaknya R. "Oknum kades dan anaknya telah ditetapkan tersangka dan masih ditahan yang dititipkan di Rutan Kelas II B Kotabumi guna proses penyidikan lebih lajut," ujarnya, Selasa, 11 Oktober 2022.

Baca juga: Giliran Guru MTsN di Bandar Lampung Diperiksa KPK soal Suap Masuk Unila 

Kasi Intel juga menjelaskan penahanan kedua tersangka usai ditetapkan tersangka dan ditahan Kejari Lampura. "Saat ini kami masih terus melakukan penyidikan guna melengkapi berkas perkaranya. Hingga saat ini kami belum dapat mengetahui adanya keterlibatan orang lain dalam kasus tersebut," katanya.

Berita sebelumnya, Kejari Kotabumi menetapkan oknum Kades Kinciran, Abung Tengah, Lampung Utara, J (55) bersama anak kandungnya R (32), sebagai tersangka dugaan kasus tindak pidana korupsi pengelolaan Badan Usaha Bersama Milik Desa (BUMDes) ABT Holding Company di wilayah setempat tahun anggaran 2019—2021, Selasa, 4 Oktober 2022.

Kajari Mukhzan didampingi Kasi Pidsus Roy S. Andika Sembiring dan Kasi Intel I Kadek Dwi Ariatmaja mengatakan tersangka J dan R telah menyularkan dana tersebut secara pribadi kepada peminjam tanpa melalui verifikasi sehingga banyak fiktif dan bermasalah. Selain itu, keduanya tidak pernah membuat laporan bulanan atau rekapitulasi jumlah pinjaman dan setoran/anggsuran dari pinjaman hingga menyisakan saldo dalam rekening ABT Holding Company hanya Rp 1.119.534,34.

“Dari hasil pemeriksaan keduanya, ditemukan kerugian Rp1,2 miliar dan keduanya kami tahan untuk 20 hari ke depan sejak ditetapkan sebagai tersangka,” ujarnya.

Perbuatan tersangka tidak bisa mempertanggungjawabkan pengelolaan ABT finance dan BUMDes ABT Holding Company. Hal itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 Permendes PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Pasal 10 AD/ART ABT Holding Company dan Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 17 Tahun 2017 tentang Kelembagaan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Pengelolaan Dana Bergulir Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kabupaten Lampung Utara.

Muharram Candra Lugina








Berita Terkait



Komentar