#korupsi#kejagung

Kejagung Usut Dugaan Korupsi Pembiayaan Ekspor Senilai Rp4,7 Triliun

( kata)
Kejagung Usut Dugaan Korupsi Pembiayaan Ekspor Senilai Rp4,7 Triliun
Kantor Kejaksaan Agung. Ilustrasi


Jakarta (Lampost.co) -- Kejaksaan Agung (Kejagung) mulai menyelidiki kasus dugaan korupsi dalam penyelenggaraan pembiayaan ekspor nasional Oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Penyelidikan berdasarkan laporan keuangan pada 31 Desember 2019 yang diduga mengalami kerugian sebesar Rp4,7 triliun.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, mengatakan sebanyak enam saksi diperiksa pada Selasa, 29 Juni 2021. Mereka yakni, Mantan Kepala Kantor Wilayah LPEI Surakarta, berinisial AS. Senior Manager Operation TNT Indonesia Head Office berinisial, MS, Manager Operation Fedex / TNT Semarang berinisial EW.

Tiga lainnya, Kepala Divisi UKM pada LPEI Tahun 2015 berinisial FS. Kepala Divisi Analisa Resiko Bisnis II pada LPEI berinisial DAP, dan Kepala Divisi Restrukturisasi Aset II pada LPEI berinisial YTP.

"Penyidikan perkara dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-13/F.2/Fd.2/06/2021 pada 24 Juni 2021," kata Leonard dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 30 Juni 2021.

Leonard menjelaskan, penyelidikan dilakukan lantaran LPEI diduga memberikan fasilitas pembiayaan kepada sembilan perusahaan yakni Group Walet, Group Johan Darsono, Duniatex Group, Group Bara Jaya Utama, Group Arkha, PT Cipta Srigati Lestari, PT Lautan Harmoni Sejahtera, dan PT Kemilau Harapan Prima serta PT Kemilau Kemas Timur. 

Hal itu sesuai laporan sistem informasi manajemen risiko dalam posisi colektibility 5 (macet) per 31 Desember 2019.

Menurut dia, dalam pembiayaan itu diduga dilakukan tanpa melalui prinsip tata kelola yang baik. Sehingga berdampak pada meningkatnya kredit macet/non performing loan (NPL) pada tahun 2019 sebesar 23,39 persen.

"Berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2019, LPEI diduga mengalami kerugian tahun berjalan sebesar Rp4,7 triliun. Jumlah kerugian tersebut penyebabnya dikarenakan adanya pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN)," ujar dia.

Kemudian berdasarkan laporan keuangan 2019, pembentukan CKPN pada 2019 meningkat 807,74 persen dari rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT) dengan konsekuensi berimbas pada keuntungan. Kenaikan CKPN itu untuk mencover potensi kerugian akibat naiknya angka kredit bermasalah di antaranya disebabkan ke sembilan debitur.

"Lalu, salah satu debitur yang mengajukan pembiayaan kepada LPEI tersebut adalah Grup Walet yaitu PT Jasa Mulia Indonesia, PT Mulia Walet Indonesia dan PT Borneo Walet Indonesia di mana selaku Direktur Utama dari tiga perusahaan tersebut adalah S," katanya.

Namun, Leonard menyampaikan jika pihak LPEI yaitu tim pengusul, kepala Departemen Unit Bisnis, Kepala Divisi Unit Bisnis dan Komite Pembiayaan tidak menerapkan prinsip-prinsip sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Dewan Direktur No. 0012/PDD/11/2010 tanggal 30 November 2010.

"Akibatnya, Debitur dalam hal ini Group Wallet yaitu PT Jasa Mulya Indonesia, PT Mulya Walet Indonesia, dan PT Borneo Walet Indonesia dikatagorikan Colectibity 5 atau macet sehingga mengalami gagal bayar sebesar Rp683.600.000.000," kata dia.

 

Effran Kurniawan







Berita Terkait



Komentar