#Kejagung#Praperadilan#Jiwasraya

Kejagung Siap Lawan Gugatan Praperadilan Tersangka Jiwasraya

( kata)
Kejagung Siap Lawan Gugatan Praperadilan Tersangka Jiwasraya
Jaksa Agung ST Burhanuddin. Foto: MI/Susanto

Jakarta (Lampost.co) --: Kejaksaan Agung (Kejagung) siap melawan pihak-pihak yang ingin mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan tersangka kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Tersangka dipersilakan melakukan upaya perlawanan hukum terhadap Kejagung.
 
“Ya tidak apa-apa (mengajukan praperadilan). Kami lawan kok,” kata Jaksa Agung ST Burhanuddin saat dikonfirmasi, Jakarta, Rabu, 22 Januari 2020.
 
Burhanuddin menilai pernyataan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kerugian negara dalam kasus ini cukup memperkuat posisi Kejagung. Penyidik dipastikan memiliki bukti keterlibatan para tersangka dalam skandal rasuah PT Asuransi Jiwasraya.

“Kan lagi dihitung (kerugian negara),” kata dia.
 
Penyidik terus memeriksa saksi terkait kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Saksi-saksi terdiri dari sejumlah unsur, mulai dari swasta hingga petinggi di perusahaan asuransi pelat merah itu.
 
Tim juga bergerak menggeledah sejumlah lokasi. Terutama kediaman para tersangka.
 
Beberapa aset berharga milik para tersangka berupa kendaraan mewah hingga sertifikat tanah disita penyidik. Kuat dugaan aset-aset tersebut berkaitan dengan perkara.
 
Kejagung menetapkan lima tersangka kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Kelimanya yakni Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya, Hendrisman Rahim; dan mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Jiwasraya, Syahmirwan.
 
Kemudian, mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya; Hary Prasetyo, Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM), Heru Hidayat; dan Komisaris PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro.
 
Kelima tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

medcom



Berita Terkait



Komentar