#KasusHamberat

Kejagung Lantik 18 Jaksa Penuntasan Kasus HAM Berat

( kata)
Kejagung Lantik 18 Jaksa Penuntasan Kasus HAM Berat
Pengambilan sumpah 18 orang anggota tim khusus penuntasan dugaan pelanggaran HAM berat. Foto Dok Kapuspenkum Kejagung RI


Jakarta (Lampost.co) -- Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) melantik dan mengambil sumpah 18 orang anggota tim khusus penuntasan dugaan pelanggaran hak asasi manusia berat (Timsus HAM) di Aula Gedung Menara Kartika Adhyaksa Kompleks Perkantoran Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan pembentukan Timsus HAM ini merupakan upaya konkret Kejaksaan dalam rangka percepatan penuntasan dugaan pelanggaran HAM berat.

Menurut Mantan Asisten Intelijen (Asintel) Kejaksaan Tinggi Lampung ini, upaya tersebut sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo pada pembukaan Rapat Kerja Kejaksaan RI dan peringatan Hari HAM sedunia Tahun 2020 beberapa waktu lalu.

Pembentukan Timsus HAM ini juga, kata Leo, menegaskan kembali komitmen dan dukungan penegakan hukum oleh Kejaksaan sebagai bentuk penghormatan, pengakuan, dan pemenuhan terhadap HAM.

"Untuk itu, penanganan terhadap setiap pelanggaran HAM merupakan suatu keharusan dalam upaya melindungi harkat dan martabat kemanusiaan," katanya.

Tim khusus ini diketuai Wakil Jaksa Agung RI Setia Untung Arimuladi, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Ali Mukartono sebagai wakil ketua, Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Raja Nafrizal selaku sekretaris, Direktur Pelanggaran HAM berat pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Yuspar sebagai koordinator, serta tujuh ketua tim lainnya.

Lebih lanjut Leo mengatakan, keberadaan Timsus HAM dimaksudkan untuk mengumpulkan, menginventarisasi, mengidentifikasi, sekaligus memitigasi berbagai permasalahan atau kendala yang menjadi hambatan, serta merumuskan rekomendasi penuntasan dugaan pelanggaran HAM berat.

"Jaksa Agung berharap kehadiran Timsus HAM akan mampu mengakselerasi dan membuat terobosan-terobosan hukum sebagai solusi dari permasalahan yang ada, sehingga dugaan pelanggaran HAM berat dapat diselesaikan secara tuntas, bermartabat, dapat diterima oleh berbagai pihak, dan tentunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata dia.

Jaksa Agung juga berpesan kepada tim untuk bekerja keras.

"Karena kepada kami harapan besar masyarakat digantungkan," ujar Leo.

Sobih AW Adnan







Berita Terkait



Komentar