#djokotjandra#buronan#beritanasional

Kejagung Diminta Usut Jaksa Lain Pembantu Djoko Tjandra

( kata)
Kejagung Diminta Usut Jaksa Lain Pembantu Djoko Tjandra
Buronan kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra ditunjukkan kepada media saat konferensi pers di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 30 Juli 2020. Foto: Antara/Muhammad Adimaja

Jakarta (Lampost.co): Kejaksaan Agung (Kejagung) diminta mengusut keterlibatan jaksa lain di kasus pelarian buron korupsi hak tagih Bank Bali Djoko Tjandra. Diduga masih ada jaksa yang membantu pelarian dan melindungi buronan Djoko.

"Kejaksaan itu lembaga paling strategis dalam sistem peradilan pidana karena di tangannya kekuasaan yang setiap kali potensial diperjualbelikan," kata pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Ficar Hadjar, kepada wartawan, Sabtu, 1 Agustus 2020.

Kejagung sebelumnya mencopot Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, Pinangki Sirnamalasari dari jabatannya. Pinangki dicopot dari jabatannya karena diduga betemu dengan Djoko Tjandra di Malaysia pada 2019.

Kejagung juga melakukan pemeriksaan internal terhadap Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Nanang Supriatna, yang diduga bertemu pengacara Djoko, Anita Kolopaking.

Ficar menyebut kekuasaan jaksa dalam proses hukum antara lain membawa atau menghentikan sebuah kasus, mendakwa dan menuntut dengan pasal yang berat atau ringan, hingga mengeksekusi terpidana. Kekuasaan itu lah yang bisa dimainkan oknum kejaksaan.

Baca juga: Djoko Tjandra Diserahkan Polisi Malaysia di Pesawat

"Jadi oknum-oknum dari kejaksaan harus dibawa ke pengadilan," ujarnya.

Menurut Ficar, para pihak yang berhubungan dan membantu seorang buronan padahal memiliki kewajiban menangkap sudah memenuhi unsur pidana. Apalagi kejaksaan yang memang tugas dan fungsinya dalam perkara pidana sebagai eksekutor.

"Karena itu tidak cukup jika kejaksaan menindak aparatnya yang bertemu bahkan sampai sembilan kali hanya dihukum disiplin. perbuatannya sudah memenuhi unsur pidana Pasal 223 jo 426 KUHP," katanya.

Sebelumnya, Djoko Tjandra ditangkap tim yang dipimpin oleh Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo setelah Presiden Joko Widodo memerintahkan untuk menangkap Djoko Tjandra dan kini telah diserahkan ke Kejagung.

Djoko sempat masuk red notice Interpol sejak 2009. Namun, anehnya Kejaksaan dinilai diam bahkan sampai nama Djoko terhapus dari basis data Interpol setelah melewati batas waktu, yaitu lima tahun. Kejaksaan seharusnya paling mengetahui persoalan red notice.

Adi Sunaryo



Berita Terkait



Komentar