#pelanggaranham #jaksaagung

Kejagung Beberkan Salah Vonis soal Kasus Tragedi Semanggi

( kata)
Kejagung Beberkan Salah Vonis soal Kasus Tragedi Semanggi
Ilustrasi Medcom.id


Jakarta (Lampost.co) -- Kejaksaan Agung (Kejagung) membeberkan kesalahan hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait vonis Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin. Pengadilan ihwal bantahan Jaksa Agung yang menyebut tragedi Semanggi I dan II bukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat itu disebut memuat banyak kesalahan.

"Kesalahan pertama, ucapan Jaksa Agung bukan tindakan konkret pemerintahan," kata Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Ferry Wibisono dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis, 5 November 2020.

Dia menjelaskan penyampaian Jaksa Agung Burhanuddin terkait Semanggi I dan II bukan pelanggaran HAM berat itu dilakukan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR pada 16 Januari 2020. Burhanuddin menyatakan hal itu dianggap sebagai pemberian jawaban atau pemberian informasi kepada anggota dewan dalam rapat kerja tersebut.

"Tindakan Jaksa Agung dalam penyelenggaraan pemerintahan, antara lain terkait penangann perkara, memproses penanganan perkara, tahapan termasuk P19 atau P21," ujarnya.

Menurut dia, akan banyak objek sengketa jika pernyataan dan jawaban di rapat kerja DPR dikategorikan sebagai tindakan penyelenggaraan pemerintahan. Dia menilai hakim telah keliru.

Ferry mengakui setiap orang diperbolehkan mengajukan gugatan. Namun pengadilan, kata dia, wajib menilai sejauh mana kepentingan penggugat dalam perkara tersebut.

Ada dua penggugat dalam perkara ini, yakni Sumarsih dan Ho Kim Ngo. Mereka adalah orang tua dari korban penembakan saat peristiwa Semanggi I dan II pada 1998.

Ferry menyebut penilaian terhadap penggugat ini merupakan kesalahan hakim. Majelis dianggap keliru menilai kepentingan kedua orang tua korban peristiwa Semanggi I dan II itu.

Dia mengatakan kepentingan kedua penggugat adalah kepentingan yang dirugikan akibat dari keputusan TUN. Penggugat ingin kasus HAM berat masa lalu itu ditangani dengan serius oleh pemerintah.

"Sementara yang menjadi objek sengketa bukan perkaranya, melainkan sengketa ucapan terkait penjelasan Jaksa Agung dalam rapat kerja Komisi III DPR. Penggugat berkepentingan terkait perkara, tapi tidak berkepentingan terkait ucapan di DPR," katanya.

Dia menegaskan hakim PTUN Jakarta telah mencampur kepentingan tersebut. Padahal, kata dia, spesifik faktor kepentingan menjadi parameter ujian diperiksa tidaknya gugatan itu.

"Jadi hakim salah karena mencampuradukkan pengertian kepentingan yang menjadi syarat dalam proses pemeriksaan satu perkara," ujarnya.

Menurut dia, tindakan pemerintah yang bisa diperiksa dalam perkara TUN harus melalui bebrapa tahapan. Pertama, terlebih dahulu diawali keberatan, dilanjutkan dengan banding administrasi.

"Jangka waktu untuk melakukan gugatan ada batasnya, ditentukan berapa hari setelah ditempuhnya banding admnistrasi," katanya.

PTUN Jakarta disebut juga telah mengabaikan alat bukti dari seorang ahli dalam surat terbukanya. Surat itu dianggap hakim tidak bisa dikategorikan banding administrasi.

"Walaupun kewenangan hakim untuk menilai keterangan ahli, hakim berkewajiban melakukan penilaian. Tapi PTUN Jakarta tidak melakukan penilaian berkaitan alat bukti," ujarnya.

Medcom







Berita Terkait



Komentar