#Covid-19lampung#kemenag

Kegiatan di Rumah Ibadah Dibatasi, Lamsel Ikuti Pusat

( kata)
Kegiatan di Rumah Ibadah Dibatasi, Lamsel Ikuti Pusat
Ilustrasi. Dok. Lampost.co


Kalianda (Lampost.co) -- Pemerintah melalui Kementerian Agama telah mengeluarkan ketentuan pembatasan kegiatan di rumah ibadah. Ketentuan tersebut menyikapi peningkatan kasus Covid-19.

Menanggapi hal itu, Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Lampung Selatan, Azhari mengatakan Surat Edaran (SE) Menteri Agama No 13 Tahun 2021 tentang pembatasan pelaksanaan kegiatan keagamaan di rumah ibadah itu bagi zona merah dan oranye sebagai upaya pencegahan dan pengendalian penularan Covid-19.

Baca juga: Menag Batasi Kegiatan di Rumah Ibadah

"Boleh dan tidaknya melaksanakan kegiatan keagamaan di rumah ibadah tetap berdasarkan arahan dari Satgas Covid-19 Lampung Selatan," ujar dia, Rabu, 16 Juni 2021.

Sementara itu, Sekretaris Tim Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Lampung Selatan, M Darmawan menegaskan pihaknya akan mengikuti kebijaksanaan pemerintah pusat.

"Terkait SE Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang pembatasan kegiatan keagamaan di rumah ibadah, nanti akan kami sosialisasikan di Lampung Selatan," katanya.

Diberitakan Lampost.co, penyebaran Covid-19 dalam satu bulan terakhir kembali meningkat tajam di berbagai daerah yang dibarengi dengan munculnya varian baru. Untuk mengatasi ini, Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas, menerbitkan surat edaran untuk menjadi pedoman masyarakat dalam kegiatan di rumah ibadah.

Dalam Surat Edaran No SE 13 Tahun 2021 tentang Pembatasan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah itu, Menag berharap umat beragama tetap bisa menjalankan aktivitas ibadah sekaligus terjaga keselamatan jiwanya dengan cara menyesuaikan kondisi terkini di wilayahnya. 

"Saya menerbitkan surat edaran, sebagai panduan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemutusan mata-rantai penyebaran Covid-19 di rumah ibadah," ujar Menag Yaqut di Jakarta, Rabu, 16 Juni 2021.

Menag menjelaskan, kegiatan keagamaan di daerah zona merah untuk sementara ditiadakan sampai wilayah tersebut dinyatakan aman dari Covid-19. Penetapan perubahan wilayah zona dilakukan pemerintah daerah masing-masing.

Winarko







Berita Terkait



Komentar