#sengketa#tanah

Kedua Pihak Sengketa Tanah Tol di Natar Hendaknya Bermusyawarah

( kata)
Kedua Pihak Sengketa Tanah Tol di Natar Hendaknya Bermusyawarah
Dokumentasi pixabay.com

KALIANDA (Lampost.co)-- Kepala Kantor Pertanahan Lampung Selatan Sismanto menyatakan agar sengketa lahan di wilayah Desa Tanjung Sari, Kecamatan Natar tidak berlarut-larut hendaknya kedua belah pihak bermusyawarah untuk mencapai kata mufakat. "Ini alternatif lain selain mereka saling bersengketa di pengadilan, bisa saja musyawarah kedua pihak yang bersengketa, dari pada sama-sama menunggu uang ganti rugi (UGR)-nya. Sebab, selesainya perkara bisa setahun hingga 3 tahun baru beres," ujar Sismanto, Jumat (15/3/2019) lalu.

Sementara itu, Kapolres Lampung Selatan AKBP M.Syahran, menyatakan mengenai permasalahan sengketa tanah di Desa Tanjung Sari, Natar yang diklaim oleh dua kelompok, pihaknya akan coba mediasi melalui pemerintah daerah. "Sebenarnya, sudah tidak ada persoalan lagi. Tapi, karena adanya dua kelompok yang saling mengklaim yakni kelompok yang memiliki sertifikat dan kelompok yang memiliki sporadik. Maka, untuk mendapatkan kepastian hukum dan legalitas siapa yang berhak atas tanah tersebut. Jadi, harus dilakukan proses hukum di pengadilan," katanya.

Sebelumnya, dari hasil rapat yang dilakukan bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Lampung Selatan, Rabu (13/3/2019) lalu, Forkopimda Lamsel meminta kepada masyarakat Desa Tanjungsari, Kecamatan Natar untuk dapat mengajukan permasalahan ganti rugi pengadaan tanah untuk Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ke Pengadilan Negeri (PN) Kalianda.

Dia menjelaskan untuk ganti rugi kepada pemilik tanah yang memiliki sertipikat seperti Leni dan Caojin sudah diserahkan. Namun, untuk Kramadi uang ganti ruginya hingga kini masih dititipkan di PN Kalianda. Sebab, disengketakan oleh masyarakat Desa Tanjung Sari, Natar. "Nah, untuk siapa yang berhak mendapatkan uang ganti ruginya tentu harus berdasarkan hasil keputusan PN Kalianda didalam persidangan,"jelasnya.

Hal senada dikatakan Ketua PN Kalianda Ade Suherman. Menurut dia, untuk diketahui oleh masyarakat umum bahwa persoalan ganti rugi pengadaan tanah JTTS sudah selesai. Kendati demikian, uangnya masih dititipkan di PN Kalianda. "Karena, adanya persoalan sengketa tanah sehinggga, belum dapat diserahkan," ujarnya.

"Jadi, kepada maayarakat yang merasa memiliki hak atas tanah tersebut termasuk Bu Nurhalimah, silahkan ajukan guggatan ke pengadilan. Nanti, pengadilan akan memprosesnya. Sehingga, nanti akan keputusan yang memiliki hukum tetap tentang siapa yang berhak atas tanah itu. Nah, nanti bisa ambil uangnya ke pengadilan,"ujar dia.

Juwantoro



Berita Terkait



Komentar